Ir. KPH. Adipati, Bagas Pujilaksono Widyakanigara Hamengkunegara, M. Sc., Lic. Eng., Ph.D. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta & Seniman/Budayawan Yogyakarta
Perjuangan Bung Karno jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, adalah sebuah fakta sekaligus bukti sebuah integritas akan konsistensi komitmen kebangsaan.
Hukum kolonial yang sangat sadis dan biadab membelenggu Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya. Bung Karno dibuang dari satu tempat ke tempat lain, buah dari keputusan Hukum Kolonial, yang jelas jauh dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Pulau Ende adalah salah satu tempat dimana Bung Karno diasingkan bertahun-tahun lamanya. Dirampas hak peribadi dan sosialnya.
Bung Karno ingin menununjukkan pada dunia, bahwa perjuangan melawan kolonialisme adalah sebuah kebenaran. Kemerdekaan adalah Hak segala bangsa.
Carut-marut Pemilu 2024 adalah sesuatu yang bisa kita rasakan, namun susah untuk dibuktikan. Pernyataan para tokoh nasional soal Pemilu 2024, yang konon katanya paling brutal dan paling buruk dalam sejarah NKRI, bagi saya, bukanlah hal yang berlebihan.
Hasto Kristiyanto, sebagai Sekjen PDI Perjuangan, punya kewajiban menyuarakan suara Partai. Suara PDI Perjuangan adalah suara rakyat. Hasto harus lantang bersuara bukan semata atas nama PDI Perjuangan, namun, lebih jauh lagi, yaitu suara kebenaran.
Apa yang dilakukan Hasto, bagi saya, adalah sebuah perjuangan politik sekaligus memberikan pembelajaran bagi rakyat luas, akan cita-cita reformasi 1998, yaitu membangun sebuah bangunan demoktasi Indonesia yang bermartabat dengan mengakomodir nilai kemanusiaan, keadilan dan persaingan terbuka.
Bukan demokrasi yang digiring-giring dengan pendekatan kekuasaan, manipulasi konstitusi, dll, demi membangun Politik Dinasti.
Politik Dinasti adalah pengkhianatan cita-cita Reformasi 1998 dan sekaligus pengkhianatan atas Demokrasi Indonesia.
Sekali lagi, Hasto sedang berjuang menunjukkan sebuah kebenaran demi utuhnya negeri ini.
Pada acara di SCTV, Hasto tegas mengakatan, bahwa TNI-Polri memang faktanya netral. Jika ada bias-bias di lapangan, sifatnya oknum, tidak atas nama TNI-Polri.
Pemisahan TNI-Polri adalah sebuah upaya politik dalam mempertajam kinerja dan performa TNI dan Polri. Dalam ranah yang berbeda: Polri pada Penegakan Hukum dan Kamtibmas, sedang TNI pada Pertahanan Negara.
TNI-Polri adalah Alat Negara, bukan Alat Kekuasaan, harus netral dan memang faktanya netral.
Apa yang salah dengan Hasto?
Besides, acara di SCTV dikemas oleh sepenuhnya oleh SCTV. Kewenangan penyiaran ada di pihak SCTV. Hasto hanya bicara akan sebuah kebenaran. Apa salahnya Hasto?
Pernyataan Hasto di SCTV soal dugaan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024, bukan sebuah tuduhan dan penghasutan publik, melainkan, sebuah Rising Awarness bagi kita semua. Kita semua punya kepentingan Pemilu yang Jurdil. Apa yang salah dengan Hasto?
Sekali lagi, Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan, punya kewajiban menyuarakan suara PDI Perjuangan.
Kemarin, Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangane memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. KPK juga akan memanggilnya. Saya memberi dukungan moril penuh.
Satyam Eva Jayate. Merdeka!
Yogyakarta, 2024-06-04
BPW. Hamengkunegara
