Salah satu faktor penentu kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden tahun ini adalah jor-joran bantuan sosial (bansos) yang dibagikan ke warga menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu. Menteri Sosial Tri Rismaharini sendiri mengaku terkejut soal program bansos yang banyak disalurkan pada Januari-Februari menjelang Pilpres 2024. Risma menyebut penyaluran bansos itu di luar tanggung jawabnya.
Masalah penyaluran bansos menjelang pilpres ini pernah dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial, di Senayan pada 19 Maret 2024, para Anggota dewan juga mempertanyakan hal itu. Risma dicecar banyak pertanyaan oleh sejumlah wakil rakyat. Salah satunya ialah Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayanti menyinggung persoalan bansos. Berdasarkan temuannya di sejumlah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada awal tahun atau tepatnya sebelum kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024, bansos pangan mengalir deras.
“Pertanyaan kami, bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya juga ke banyak titik, ada beras bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, orang tahunya bansos. Itu mengalir tiada henti menjelang coblosan 14 Februari. Kami membutuhkan ini (jawaban) untuk bisa mendudukkan persoalan siapa yang bertanggung jawab,” tandas anggota Fraksi PDI Perjuangan ini .
Hal yang sama dipersoalkan oleh anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis. Mulanya, Iskan bertanya terkait dengan sumber anggaran yang dipergunakan untuk bansos yang disalurkan pemerintah pada bulan Januari-Februari 2024.
“Penyaluran bansos di awal Januari-Februari, itu anggaran 2023 atau 2024? Karena setahu saya, saya kan di Badan Anggaran (Banggar), biasanya Januari-Februari itu belum banyak program karena program datang dari ketika sudah pajak datang,” kata Iskan.
Menurut Iskan, biasanya anggaran belum tersedia di awal tahun kecuali Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa). Sementara Silpa sendiri biasanya dipergunakan untuk gaji pegawai.
“2024 itu bu, saya ini paham saya di Banggar, 2024 itu rata-rata anggaran itu uang di negara belum ada kecuali Silpa. Silpa dipakai untuk gaji. Januari-Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Januari?,” ujar Iskan.
Atas cecaran pertanyaan tersebut, Risma mengatakan, Surat Perintah Membayar (SPM) memang dikeluarkan pemerintah pada Januari setiap tahunnya. Untuk penyaluran 2024, SPM dikeluarkan per 26 Januari. Dengan demikian, wajar penyaluran bansos dilakukan pada awal tahun, dan kebetulan bertepatan tahun politik.
Secara keseluruhan, lanjut Risma, anggaran Program Perlindungan Sosial pemerintah Rp 497 triliun. Kemensos sendiri mendapat alokasi sekitar Rp 78 triliun untuk tahun 2024 ini. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengurusi bansos yang di luar penugasan tersebut.
“Sisanya ya saya nggak ngurusi. Kenapa? Ya saya ngurus ini aja mumet gitu kan, ini komplain sini, komplain sana,” ujar Risma. Tapi yang jelas, pihaknya tidak memberikan bansos di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Di luar program kami, dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta ke Kemenkeu,” lanjutnya.
Risma juga menjelaskan bahwa selama ini dana bansos tidak disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kemensos, melainkan dari Kementerian Keuangan langsung. Dengan demikian, Kemensos tidak pernah memegang langsung dana jumbo tersebut.
Di sisi lain, Risma menegaskan kembali bahwa dirinya tidak terkait dengan bansos yang membombardir sejumlah daerah menjelang Pilpres 2024. Menurutnya, penyaluran bansos di luar penugasannya bukanlah tanggung jawabnya. “Nggak tahu saya (banjir bansos),” katanya usai raker.
Lebih lanjut Risma menjelaskan, kegiatan memberikan bansos bukanlah hal yang salah. Namun demikian, dirinya merasa tidak berhak berkomentar banyak menyangkut fenomena banjir bansos yang terjadi. Ia juga menegaskan kembali bahwa dirinya tidak terlibat.
Anggaran Bansos Melonjak
Dalam raker dengan Komisi XI DPR pada 19 Maret kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran bansos tercatat Rp 22,5 triliun sampai 29 Februari 2024. Angka tersebut tumbuh 135,1 persen secara tahunan dibandingkan anggaran tahun lalu. “Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun tahun lalu ke Rp 22,5 triliun atau naik 135,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” tandasnya.
Sri Mulyani menambahkan, bansos tersebut terutama digelontorkan untuk Kementerian Sosial dengan bantuan program keluarga harapan (PKH) senilai Rp 12,8 triliun.
Jumlah tersebut disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM. Selanjutnya, anggaran bansos senilai Rp 7,7 triliun disalurkan untuk penerima bantuan iuran (PBI) di Kementerian Kesehatan.
Sementara itu, anggaran bansos di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupa program Indonesia pintar (PIP) adalah Rp 900 miliar untuk 1.000 siswa dan KIP kuliah untuk 105.000 mahasiswa.
Adapun anggaran bansos untuk Kementerian Agama senilai Rp 1,1 triliun untuk bantuan PIP bagi 1,4 juta siswa dan KIP kuliah untuk 11.100 mahasiswa. Terakhir, anggaran bansos untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 800 miliar untuk bencana.
Sebagai informasi, peningkatan realisasi anggaran bansos dipengaruhi oleh penyaluran PKM tahap 1 pada Januari dan penyaluran program kartu sembako pada Februari 2024. (Fadjar)
