Oleh: Ir. KPH. Adipati, Bagas Pujilaksono Widyakanigara Hamengkunegara, M. Sc., Lic. Eng., Ph.D.Universitas Gadjah Mada, dan Seniman/Budayawan Yogyakarta
Baru saja kita saksikan, pengumuman resmi dari PDI Perjuangan, pemecatan beberapa kader, yang nyata-nyata melakukan gerakan politik, keluar dari garis kebijakan partai, tentunya, adalah bentuk sebuah pengkhianatan.
Pemecatan Mulyono, anak dan menantunya, yang disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan tentu saja adalah instruksi langsung Ketua Umum PDI Perjuangan, dibacakan dihadapan seluruh Ketua DPD Partai seluruh Indonesia.
Sikap tegas, tanpa pandang bulu, dalam menjaga ideologi, disiplin, dan marwah Partai.
Perlu dicatat, hal seperti ini, bisa menimpa siapa saja, berkhianat, pecat!
Mengapa PDI Perjuangan memecat Mulyono, anak dan menantunya? Jawabnya sederhana.
Jelang Pilpres 2024, Mulyono mendukung Prabowo dengan memunculkan anaknya menjadi Cawapres. Padahal, PDI Perjuangan, tempat Mulyono bernaung, mendukung paslon Ganjar-Mahfud. Langkah Mulyono jelas sebuah pengkhianatan terhadap PDI Perjuangan.
Mengapa anak Mulyono juga dipecat? Karena, anak Mulyono menjadi cawapresnya Prabowo. Ini juga sebuah pengkhianatan.
Mengapa menantu Mulyono juga dipecat? Karena sebagai kader PDI Perjuangan, menanto Mulyono menyeberang mendukung paslon lain, bukan Ganjar-Mahfud. Lagi-lagi, pengkhianatan nyata!
Saya mendukung penuh langkah PDI Perjuangan memecat kader-kader pengkhianat termasuk Mulyono, anak Mulyono dan menantu Mulyono.
PDI Perjuangan berada pada kesiapan tertinggi akibat penyalah-gunaan kekuasaan oleh Mulyono yang tidak mengenal batas: batas etika, moralitas dan hukum.
Jalan revolusi, tentu saja, akan di tempuh PDI Perjuangan, jika Mulyono terus melanjutkan upayanya dengan menggunakan ParCok, mewujudkan kepentingan syahwat politiknya.
Mulyono telah melakukan tindakan berlebihan, mengangkangi Presiden Prabowo yang sah berkuasa.
Langkah politik Mulyono ini jelas merusak tatanan negara hukum menjadi negara kekuasaan, bagi kepentingan Mulyono dan keluarganya.
Kilas balik era Mulyono berkuasa. Intervensi MK, dalam otak-atik konstitusi, demi kepentingan anaknya bisa maju sebagai cawapres, jelas telah membunuh demokrasi Indonesia. Demokrasi itu harus mengakomodir nilai kemanusiaan, keadilan dan persaingan terbuka. Demokrasi bukan hanya saat pencoblosan di TPS, namun dari hulu harus demokratis, yaitu munculnya sosok yang akan digadhang-gadhang menjadi pemimpin bangsa.
Merebaknya korupsi di era Mulyono adalah bukti Mulyono gagal memberantas korupsi di Indonesia.
Politik sandra, terhadap pejabat yang terindikasi korupsi, menjadi modus ampuh Mulyono membungkam kebebasan seseorang. Kedaulatan Partai diobok-obok, adalah cara Mulyono membangun sebuah hegemoni kekuasaan.
Mulyono gagal membangun sektor ESDM. Ancaman krisis energi listrik sangat nyata di depan mata. Tata kelola sumber daya mineral amburadul dari hulu hingga hilir.
Hilirisasi adalah istilah latah yang tidak pernah dipahami makna sesungguhnya.
IKN juga bermasalah dan berpotensi menjadi mangkrak.
Dugaan ijazah palsu Mulyono masih saja terus bergulir. Ini harus dibuktikan di pengadilan.
Rapatkan barisan, dan terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, siap menghadapi segala kemungkinan terburuk akan terjadi.
Mulyono belum puas, anaknya sudah menjadi Wapres. Terus saja céwak-céwok, intervensi politik di Pilkada serentak 2024. Sungguh memalukan dah di luar batas kepatutan.
Tidak ada lagi etika dan moralitas dalam berpolitik, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara.
Perkuat keberanian moral untuk berani melawan dalam menegakkan kebenaran, apapun taruhannya.
Penyalah-gunaan aparat negara untuk kepentingan politik partisan, adalah sebuah kesalahan fatal, dan hanya akan menciptakan ketidak-pastian hukum, dan resiko ini akan berimbas pada ekonomi, politik dan sosial masyarakat.
Pijakan politik aparat negara adalah politik negara bukan politik partisan.
Politik céwak-céwok Mulyono di era Prabowo, jelas berdampak pada kinerja dan performa pemerintahan Prabowo.
Sebagai presiden terpilih, pemenang Pilpres 2024, Prabowo jelas sangat terganggu dengan langkah intervensi politik Mulyono, yang hanya akan menimbulkan ketidak-stabilan politik. Berujung pada degradasi marwah Prabowo sebagai presiden berdaulat.
Target 100 hari pemerintahan Prabowo bisa kacau balau, jika manuver politik kekuasaan Mulyono tidak segera dihentikan.
Lebih runyam lagi, gara-gara céwak-céwok Mulyono di era Prabowo, Prabowo tercitrakan hanyalah Presiden Boneka.
Dengan keyakinan penuh, PDI Perjuangan kini berada dalam kesadaran tertinggi untuk melawan.
Mantan Presiden, Wapres yang sedang menjabat dan salah satu menantu mantan Presiden, dipecat sekaligus. Luar biasa!
Sangat keren dan mengagumkan. Sebuah keberanian moral yang extra-ordinary. Perjuangan mulia berpijak pada kebenaran, akan sebuah tanggung jawab pada masa depan bangsa dan negara.
Koreksi total atas kerusakan yang dilakukan Mulyono selama berkuasa, harus dilakukan dan dihentikan, yaitu segala bentuk kerakusan syahwat berkuasa dan keangkara-murkaan kekuasaan.
Galang terus kekuatan seluruh komponen masyarakat untuk bergerak melawan Mulyono.
Kita harus terus berjuang, sampai kapanpun hingga kondisi apapun, sebagai wujud tanggung jawab kita pada masa depan bangsa dan negara.
Integritas akan sebuah komitmen kebangsaan harus terus dijaga d.
Kebrutalan Mulyono sungguh sudah diluar batas.
Satyam Eva Jayate.
Merdeka!
