Ir. KPH. Adipati, Bagas Pujilaksono Widyakanigara Hamengkunegara, M.Sc., Lic.Eng., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada & Seniman/Budayawan Yogyakarta
Sidang kedua Praperadilan Hasto Kristiyanto digelar pada tanggal 6 Februari 2025, mendengarkan bacaan Tim Hukum KPK (Termohon).
Ada satu hal yang mendasar dan sangat penting dalam menetapkan status hukum Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, tidak dibacakan oleh Tim Hukum KPK, yaitu Novum, yang menjadi dasar hukum kasus lama dibuka kembali. *Aneh!*
Yang muncul justru BAP 2020, dimana telah diuji di pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Apa apa hubungannya dengan Hasto Kristiyanto?
Tidak relevan lagi dan ruwet!
Saya melakukan analis kecil atas jawaban Tim Hukum KPP (Termohon) sbb:
1. Berkaitan dengan substansi hukum yang dipersoalkan KPK, tidak konsisten sama sekali. Argumen hukum dan uraian kronologis berdasarkan BAP pada Januari 2020. Yaitu, pada proses penyelidikan atas perkara Syaiful, Tio, Wahyu Setiawan dan Donny. Seluruh BAP tersebut sudah diuji melalui proses persidangan hingga keputusan yg bersifat inkrach atau berkekuatan hukum tetap.
Tidak relevan dimunculkan lagi di persidangan Praperadilan Hasto Kristiyanto.
2. Terkait dengan fakta persidangan atas persoalan terkait Syaiful, Wahyu Setiawan, Donny dan Tio, *hanya* bisa dilakukan penyelidikan kembali apabila ada Novum, sebagai argumen atau dasar hukum menetapkan status hukum tersangka Hasto Kristiyanto. Jawaban termohon, Novum tersebut berdasarkan BAP baru. Mana BAP baru yang menjadi Novum? Novum harus ada dan tidak boleh bertentangan dengan keputusan pengadilan sebelumnya, yang sudah berkekuatan hukum tetap.
3. Termohon menyatakan bahwa ada penambahan bukti baru dari pemeriksaan para saksi. Bukti baru yang dimiliki KPK atas keterangan Wahyu Setiawan dahulu, ketika setelah ditangkap KPK. Wahyu Setiawan, saat itu berada di Mushola, mendengar dari Syaiful bahwa dana 400 juta itu dari Hasto Kristiyanto. Keterangan wahyu ini berbeda dengan BAP 2020, yang sudah diuji di persidangan. Wahyu Setiawan tidak melihat langsung, hanya mendengar atau menjadi saksi dari keterangan yang didengar dari saksi lain. *Tidak relevan*.
Piye iki? Ora ngerti. Maju tak gentar, membela yang bayar!
Saya akan pantau terus persidangan Praperadilan Hasto Kristiyanto. Insya Allah, saya hadir pembacaan keputusan Hakim Tunggal, pada tanggal 13 Februari 2025.
Supremasi hukum yang berkeadilan, bukan yang dipolitisir untuk kepentingan kekuasaan.
Konsep Negara Hukum *harus koheren* dengan Konsep Negara Demokrasi. Merdeka!
