Rakyat Indonesia baru saja memilih presiden dan wakilnya pada 14 Februari 2024. Ada tiga pasangan calon yang berkontestasi dalam Pemilu kali ini, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hasil sementara berdasarkan real count KPU dan quick count dari sejumlah lembaga survey, pasangan Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan dengan meraup lebih dari 55% suara.
Meski rekapitulasi hasil pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih dalam proses perhitungan, namun Prabowo-Gibran dan tim suksesnya sudah selebrasi kemenangannya sehari setelah pemilu. Mereka tak menghiraukan banyaknya laporan kecurangan dan manipulasi suara yang disuarakan oleh para pemantau pemilu. Bagi pasangan nomer urut 02, dan para partai pendukungnya itu dianggap hasil real yang akan diputuskan oleh KPU. Hasil itu juga sesuai dengan survey beberapa lembaga survey sebelumnya yang menempatkan Prabowo-Gibran dengan elektabilitas tertinggi lebih dari 50%.
Kalau benar Prabowo-Gibran yang akan memenangkan pemilihan Presiden Republik Indonesia (RI) tahun 2024 ini, itu sesuai skenario yang dikondisikan. Sebab kandidat ini didukung penuh oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mana anak tertuanya Gibran ada disana. Wajar saja jika pasangan ini dianggap sebagai kelanjutan pemerintahan Jokowi. Dengan berbagai upaya akan dilakukan oleh pemerintah untuk memenangkan calonnya ini, termasuk memanfaatkan jalur birokrasi kepala daerah, memobilisir aparatur negara seperti pegawai sipil, tentara dan polisi serta memanfaatkan bantuan sosial untuk rakyat, sebagaimana diungkapkan dalam film dokumenter “Dirty Vote” yang viral menjelang hari pencoblosan.
Kemenangan Prabowo-Gibran juga akan menunjukan keberlanjutan cengkraman Chibayang sudah membuat ekonomi Indonesia bergantung padanya. Selama ini kebijakan luar negeri pemerintah Jokowi dikenal sangat dekat dengan China. Jokowi sudah berkali-kali berkunjung ke China. RI juga menjadi bagian dari Belt & Road Initiative yang digagas Presiden China Xi Jinping. Utang Indonesia dan investasi China disini juga sangat besar. Data Bank Indonesia menunjukan utang RI ke China mencapai US$21,163 miliar hingga September 2023. Pada 2022, utang ke China mencapai US$20,225 miliar. Sedang investasi China pada 2023 mencapai US$7,4 miliar, yang diikuti Hong Kong sebesar US$6,5 miliar.
China yang telah banyak berinvestasi di industri hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara Indonesia sudah pasti menginginkan produk nikel setengah jadi dan keuntungannya dari pengolahan nikel ini terus berlipat ganda. Sebab China sangat diuntungkan dengan hilirisasi nikel yang keuntungan nilai tambahnya ,menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, hampir 90% lari ke negeri Tirai Bambu. Wajar saja jika sekarang China adalah salah satu negara yang memiliki kepentingan strategis terhadap Indonesia dan suksesi kepemimpinan di negeri ini.
Sejauh ini belum terlihat bukti adanya campur tangan China dalam Pemilu Indonesia. Sudah pasti mereka bergerak secara tertutup, mungkin sebatas berkomunikasi dengan tim pemenangannya. Bisa juga mereka telah menggelontorkan dananya lewat agennya di Indonesia. Namun saat ini yang sedang menjadi perhatian publik, server jaringan internet KPU yang bermasalah diketahui terkait dengan China. Belum lama ini, pakar telekomunikasi Dr. Roy Suryo menyebutkan proyek server website SIREKAP senilai Rp.71 triliun yang digunakan oleh penyelenggara Pemilu terhubung langsung dengan Alibaba di Singapura, dan dengan Taobao di China.
Kedatangan Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang menemui Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 18 Februari 2024 lalu bisa juga jadi indikasi. Jelas kunjungan Lu Kang bersama rombongannya tersebut untuk memberikan ucapan selamat kepada Prabowo karena telah unggul sementara dalam hasil hitung suara Pilpres 2024. Padahal proses perhitungan real count dari KPU belum ditetapkan, dan hasil perhitungan sementara masih kontroversial karena ada indikasi kecurangan.
Kedekatan Prabowo dengan China semakin jelas sejak bergabung dalam kabinet Jokowi. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo sebelumnya pernah membawa rombongan partainya ke China, dan menjalin kerjasama dengan PKC. Beberapa pengusung utamanya yakni partai Golkar, partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga pernah bekerjasama dengan PKC. Prabowo termasuk salah seorang menteri yang sering berinteraksi dengan China. Sebagai Menteri Pertahanan, ia berupaya meningkatkan kerja sama bilateral, mereka memiliki forum pertemuan bilateral tahunan bertajuk Defence Industry Cooperation Meeting.
Sudah pasti China ingin tetap mempertahankan status quo atau penerus Jokowi dalam hal ini pasangan Prabowo-Gibran. Program ekonomi mereka juga yang utama adalah melanjutkan hilirisasi nikel yang mayoritas investornya berasal dari China. Peluang kemenangan mereka dianggap besar karena didukung penuh oleh Presiden Jokowi dan aparatus negara, serta mriemanfaatkan program bantuan sosial untuk menarik simpatik. Jadi China sebenarnya sudah nyaman bersama Jokowi, sehingga menginginkan penggantinya pun yang seperti Jokowi yang bisa dikendalikan.
“China berupaya untuk terus bekerja sama dengan Indonesia untuk tetap berpegang pada tema utama membangun komunitas dengan masa depan bersama, menjalin rasa saling percaya strategis tingkat tinggi, memperdalam kerja sama strategis di seluruh bidang, dan memajukan pertumbuhan China-Indonesia yang berkelanjutan, sehat dan stabil,” ujar juru bicara Kemlu China Mao Ning China di Beijing pada 19 Februari lalu.
Dalam peta interaksi ketiga capres dengan China, berdasarkan police brief Center of Economic and Law Studies (Celios), juga menunjukan Prabowo sebagai salah satu calon presiden yang cenderung pro-China. Ia dinilai paling sering berinteraksi dengan China. Tapi, ada juga analis geopolitik internasional seperti Mardigu Prasantyo yang menyebutkan siapapun capres yang terpilih pada akhirnya juga tetap akan bekerjasama dengan China mengingat pemerintah RI sudah cukup lama bergantung pada China. Dengan “kemenangan” Prabowo, dipastikan China bisa bekerjasama dengan baik. Presiden “terpilih’ itu dianggap akan tetap bisa menjaga dan memperbesar kepentingan ekonominya. (Fadjar Pratikto)
