Anies & Ganjar Minta Diskualifikasi Kemenangan Prabowo di Sidang MK

adilnews | 27 March 2024, 17:44 pm | 17 views

Tim Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menyebut terjadi kecurangan dalam Pilpres 2024 dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. S baliknya tim hukum Prabowo-Gibran menganggap gugatan mereka itu dipenuhi “asumsi” dan “tanpa bukti”.

Demikian silang pendapat yang terjadi dalam sidang perdana penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) tahun 2024 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Tim Anies Baswedan yang mendapatkan kesempatan pertama menyampaikan pandangannya, menyatakan sejumlah kecurangan yang disebut terjadi di Pilpres 2024, termasuk saat KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai wapres sebelum merevisi peraturan mengenai syarat pencalonan, serta nepotisme Presiden Joko Widodo yang menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran demi “melanggengkan kekuasaannya”.

Selain itu, pelanggaran lain yang dilakukan adalah penyalahgunaan program bantuan sosial atau bansos, keterlibatan sejumlah kepala daerah untuk menggerakkan struktur di bawahnya demi memenangkan Prabowo-Gibran, serta intervensi kekuasaan yang membuat MK mengubah ketentuan soal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Secara meyakinkan mereka mengatakan Pilpres 2024 telah dijalankan dengan tidak bebas, jujur, dan adil. “Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu, telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi,” tandas Anies Baswedan.

Untuk itu, tim hukum Anies-Muhaimin meminta MK membatalkan keputusan KPU yang menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Mereka meminta agar Prabowo-Gibran didiskualifikasi, lalu KPU menjalankan pemungutan suara ulang tanpa mereka.

Opsi lainnya, seperti disebutkan dalam dokumen permohonan tim hukum Anies, mereka meminta hanya Gibran yang didiskualifikasi dan KPU melakukan pemungutan suara ulang, yang bisa diikuti kembali oleh Prabowo setelah mengganti calon wapresnya.

Senada dengan itu, tim Ganjar turut mempersoalkan ‘nepotisme Jokowi’. Mereka menganggap telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2024, khususnya dalam bentuk nepotisme yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran, serta pelanggaran prosedur pemilu.

Turun tangannya Jokowi disebut melahirkan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dengan menggerakkan adik iparnya Anwar Usman sebagai ketua MK untuk “mengubah aturan main” agar bisa mendaftarkan Gibran sebagai cawapres serta menggunakan program bansos untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Jokowi juga disebut memanfaatkan TNI dan Polri untuk “mengintimidasi masyarakat” serta ratusan kepala daerah untuk memastikan kemenangan Prabowo-Gibran.

“Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum Reformasi. Kita menolak pengkhianatan terhadap semangat Reformasi,” tandas Ganjar.

Oleh karena itu, Todung Mulya Lubis selaku ketua tim hukum kubu Ganjar, meminta MK membatalkan keputusan KPU yang menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Juga MK diminta mendiskualifikasi Prabowo-Gibran, serta memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mereka.

Mahfud MD yang hadir dalam persidangan itu juga berharap MK dapat mengambil langkah untuk “menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia”. “Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah,” ujar Mantan Menko Polhukham ini.

*Tanggapan Tergugat*
Atas gugatan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan pihaknya telah berkoordinasi, terutama dengan KPU provinsi serta kabupaten dan kota, untuk mengantisipasi permohonan tim hukum Anies- Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. “Itu nanti akan kami jadikan dasar untuk menyusun jawaban, keterangan, penjelasan, dan juga pembuktian berupa dokumen-dokumen maupun saksi atau ahli yang sekiranya diperlukan nanti dalam persidangan berikutnya,” jelas Hasyim.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra, ketua tim hukum Prabowo-Gibran, menilai permohonan tim hukum Anies dan Ganjar banyak didominasi asumsi alih-alih bukti konkret. “Dalam sejarah pemilu kita, maupun peraturan perundang-undangan kita, belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh,” tandas Yusril.

Yusril cs pun yakin dapat membantah seluruh dalil yang dikemukakan tim Anies dan Ganjar, dan MK pun disebut akan menolak permohonan mereka.

Otto Hasibuan dari tim hukum Prabowo-Gibran juga mempertanyakan permohonan ke MK yang ditujukan kepada KPU, tapi justru banyak membahas apa yang dilakukan pemerintah, khususnya presiden. “Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden,” ujar Otto.

Menanggapi masalah bansos, Hotman Paris Hutapea selaku tim Prabowo-Gibran juga menegaskan itu adalah program pemerintah yang sah dan sesuai dengan peraturan. Jadi menurutnya tidak pas kalau bansos dipersoalkan dalam sengketa pemilu ini. “Dalam sejarah karier saya, inilah contoh surat permohonan atau sejenis gugatan yang paling mengambang,” tukas Hotman, menanggapi tim hukum Anies.

Bagi Hotman, MK tidak memiliki kewenangan mengadili pendistribusian bansos. “Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan, dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos.”

Sidang sengketa pemilu berikutnya akan digelar besok, MK akan mendengar jawaban KPU sebagai termohon, serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Selanjutnya, pemeriksaan perkara akan berlangsung pada periode 1-18 April, dan MK diharapkan dapat membacakan putusannya pada 22 April mendatang. (fadjar)

Berita Terkait