Ir. KPH. Adipati, Bagas Pujilaksono Widyakanigara Hamengkunegara, M.Sc., Lic.Eng. Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Seniman/Budayawan Yogyakarta
Tidak ada manusia tanpa cela hidup di dunia. Namun, cela Soeharto sebagai pemimpin bangsa sangat luar biasa. Apalagi Soeharto dikandidatkan sebagai Pahlawan Nasional, sangat tidak layak.
Kita harus obyektif melihat sosok Soeharto, bukan persoalan *like and dislike*, tapi lebih dalam upaya membangun sejarah perjalanan bangsa dan negara yang jujur, beradab dan manusiawi.
Peristiwa pasca 30 September 1965, bagi saya, bukan hanya Tragedi Nasional/Tragedi Kemanusiaan, lebih sebagai sebuah pembiaran terjadinya genosida, *NEGARA TIDAK HADIR*, yang semua itu tidak bisa dilepaskan/dipisahkan peran Soeharto, sebagai pemegang/mandat surat Supersemar 1966, yang menurut saya, jelas-jelas telah disalah-gunakan atau paling tidak bertindak berlebihan dalam konsteks pemulihan keamanan nasional.
Telah terjadi Politik Adu Domba dengan memanfaafkan sentimen kejahatan PKI yang puncaknya Pemberontakan PKI 1965. Politik balas dendam, demi mencapai puncak kekuasaan.
*Di satu sisi, Soeharto berjasa, bagi Indonesia, karena telah membebaskan bangsa dan negara dari cengkeraman PKI. Ini fakta, dan harus diakui*.
Jika PKI berkuasa, hancur Indonesia.
Argumentasi tentang tragedi 30 September 1965 bukan dalam rangka membela kejahatan PKI.
Di lain sisi, kejahatan kemanusian rezim Soeharto/rezim Orba, di tahun 1965 dan selama Soeharto berkuasa 32 th lamanya, telah nyata-nyata menerjang nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan.
Kekuasaan Rezim Orba yang dipimpin Soeharto telah menunjukkan hal-hal buruk bagi generasi muda Indonesia, yaitu suatu pemerintahan yang otoriter, koruptif kolusif nepotisme, penuh rekayasa sejarah, demokrasi semu, dan rekayasa elektoral.
Berseberangan secara politik dengan Rezim Soeharto distigma PKI, bahkan taruhannya nyawa, dilenyapkan/dihilangkan alias dibunuh. Sadis dan biadab.
Sosok Soeharto menjadi momok bagi generasi muda Indonesia yang berfikir kritis, jujur dan berfikiran terbuka.
Lebih jauh, Rezim Soeharto telah menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.
Penataran P4 dan butir-butir penafsiran dan pengamalan Pancasila ala Rezim Soeharto adalah interpretasi sepihak yang penuh dengan nuansa hegemoni kekuasaan.
Berbeda haluan politik, dicap subversif dan halal untuk dibunuh.
Jauh dari nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya, yaitu:
*Pancasila*
BerKetuhanan Yang Maha Esa dengan cara Manusiawi Adil dan Beradab (*tuntutan individu*), demi terwujudnya Persatuan Indonesia, yang Berkerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Bebijaksaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, demi terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (*tuntutan Sosial*).
Makna Pancasila di atas yang sangat humble dan mulia, sarat nilai-nilai universal, jauh dari apa yang terjadi selama 32 th Soeharto berkuasa: otoriter, sadis dan biadab.
Pancasila itu sosialis, mengedepankan kepentingan sosial dari pada kepentingan individual, *KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA*, sedang Rezim Soeharto mengabdi pada kepentingan Kapitalis Oligarki.
Lebih parah lagi, Rezim Soeharto telah menggunakan TNI dan Polri sebagai alat kekuasaan: Dwi Fungsi ABRI.
*Kalau Soeharto layak sebagai Pahlawan Nasional, mengapa Rakyat Indonesia menurunkannya dari tampuk kekuasaan pada tahun 1998?*
Saya menghormati Soeharto, sebagai sosok yang pernah memimpin Indonesia 32 th lamanya.
Namun secara peribadi, saya tegas menolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
*Tangan Rezim Soeharto berlumur darah rakyatnya sendiri*.
Tidak ada kebencian peribadi terhadap Soeharto. Kalau saya benci Soeharto, saya ikut gabung mendemo Soeharto saat beliau kunjungan kenegaraan ke Dresden, Jerman, 1992.
*Mikul dhuwur mendhem jero, tidak harus dengan cara Negara memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto*.
Rekonsiliasi Nasional bukan dengan cara bisa menerima atau bahkan membenarkan sebuah tragedi kejahatan kemanusia yang pernah terjadi di masa lalu, namun, dengan cara saling memaafkan sesama anak bangsa, membuka lembaran baru, meneruskan perjalanan sejarah bangsa.
Merdeka!
Yogyakarta, 2024-11-05
BPW. Hamengkunegara
