Oleh : Dr. KRMT Roy Suryo*
Setelah dunia maya heboh beberapa hari lalu akibat munculnya Ela elo (yg sebelumnya sempat disebut2 Netizen sebagai Situs resmi pengganti layanan platform X / Twitter, namun akhirnya -meski sudah sangat terlambat & jadi Viral- dinyatakan “HoaX” oleh Kemkominfo Rabu lalu (19/06/24). Giliran kemarin, Kemkominfo kembali menjadi pembicaraan marak bahkan tidak hanya di dunia maya lagi, melainkan juga di dunia nyata. Pasalnya, PDN (Pusat Data Nasional) yg dibangga2kannya sejak Kamis (20/06/24) pukul 04.00 WIB down & disebut2 “terkena serangan siber”.
Akibatnya salah satu layanan vital yg bergantung kepada PDN tsb yakni Seluruh Kantor Imigrasi yg terletak di semua bandara Indonesia menjadi terganggu dan membuatnya harus kembali ke cara2 tradisional alias manual utk melakukan proses keluar-masuknya semua warganegara yg dilayaninya. Tentu hal ini tidak hanya merepotkan namun juga membahayakan, karena proses manual tentu tidak akan bisa sedetail proses elektronik yg terhubung ke Big Data di PDN tsb dan itupun membutuhkan waktu yg cukup lama agar bisa bekerja mendekati proses normal. Hal ini tidak salah bisa menimbulkan spekulasi ditengah2 masyarakat akan “siapa” yg diuntungkan (baca: bisa lolos ke LN) saat sistem kacau spt kemarin?
Sebagaimana yg disampaikan oleh DirJen Imigrasi Silmy Karim, semua layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian) serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara & pelabuhan semuanya mengalami kendala. Alhamdulillah sekitar tengah malam kemudian, dilaporkan sistem berangsur mulai pulih dan terus diupayakan utk bisa melayani kembali mulai hari ini, meski terpaksa harus digunakan Backup system’ yg berasal dari server lain, misalnya dari Batam salahsatu infonya.
Mengapa (lagi-lagi) Kemkominfo yg harus bertanggungjawab atas lumpuhnya sistem kemarin? Karena memang semenjak akhir tahun 2022 lalu, tepatnya 09/11/22, Pemerintah mulai membangun PDN yg berlokasi di kompleks perindustrian Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Saat itu Menkominfo masih dijabat oleh Johnny Gerarld Plate yg meresmikannya dan memang sampai saat ini sebenarnya PDN masih terus dibangun dgn Dana APBN dan bantuan Pemerintah Perancis. Wajar bila PDN ini sangat dibangga2kan oleh Kemkominfo sebagai salahsatu Proyek Mercusuarnya, selain Proyek BTS bersama BAKTI yg sayangnya bercitra buruk karena dikorupsi & bahkan melibatkan sang Menteri serta banyak Pejabat lain yg masih misteri (?).
Menurut release resmi dari DitJen Aptika Kemkominfo yg dipublikasikan saat dimulainya pembangunan PDN tsb, Kapasitas prosesor di PDN yg tersedia adalah sebesar 40 petabyte, memori 200 terabyte & didukung power supply sebesar 20 megawatt yg bisa dinaikkan menjadi 80 megawatt. PDN juga didukung oleh sistem keamanan internal & eksternal terbaik, serta dibangun dengan standar Tier4 yg merupakan standar terbaik di tingkat global. Bukan hanya itu, Fisik Gedungnyapun konon disebut2 “Ramah Hijau” sebagaimana tren masa kini.
Dalam rancang bangun sistemnya, diiharapkan PDN tsb bisa berfungsi sebagai konsolidasi data & interoperabilitas data yg dulunya menggunakan 27.000 server yg tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga ada efisiensi pengelolaan pusat data untuk mendukung peningkatan layanan e-Government & menghasilkan konsep SDI (Satu Data Indonesia) guna pengambilan keputusan berbasis data yg cepat & akurat, demikian rencananya saat itu. Tidak salah Infrastuktur PDN disebut sbg Pondasi percepatan implementasi SPDE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yg dkcita2kan selama ini.
Bahkan pemilihan kawasan industri Deltamas sbg lokasi pertama pembangunan PDN tsb kabarnya juga telah melalui studi komprehensif utk jadi cloud computing area, area industri tingkat tinggi dsb. Kalau ingat kasus KPU saat Pemilu kemarin yg sempat berbohong bahwa mereka terbukti pernah menggunakan Server Aliyun Co.Ltd milik Alibaba.com di Singapura, seharusnya PDN ini bisa menjadi solusinya juga & tidak harus KPU secara memalukan berani berbohong dgn vulgar saat itu yg untungnya berhasil dibongkar didepan Sidang KIP (Komisi Informasi Pusat). Meski harusnya KPU dikenai tindakan pidana akibat kebohongan & tindakannya yg sangat berbahaya meletakkan data2 penting di Cloud server Luar Negeri tsb.
Sebenarnya kalau melihat spec dan perencanaan awalnya, seharusnya PDN terbangun secara baik Hardware & Softwarenya dan tidak mudah “down” sebagaimana kasus kemarin, apalagi disebut2 oleh beberapa pihak “terkena serangan siber”. Namun jangan lupa, Hardware & Software sebagus apapun tidak akan berarti apa2 tanpa Brainware yg mumpuni, baik ditingkat pelaksana dilapangan maupun Policy maker-nya. Karena kalau sudah terdeteksi ada intruder mulai pukul 04.00 -dimana belum masuk peak time server tsb- seharusnya sudah bisa langsung diputuskan bagaimana defense strategy & contingency-plannya.
Apalagi terus terang saja sebenarnya saat ini Kemkominfo sedang “berperang” melawan 2 Kejahatan besar yg sarat teknologi juga, yakni Perjudian dan Pornografi. Keduanya selain melibatkan Uang yg sangat besar (baca: menggiurkan utk mempengaruhi Policy), juga melibatkan Mafia dalam & luarnegeri bahkan disebut2 Oknum Aparat yg membackinginya. Dengan demikian tidak tertutup juga sinyalemen bahwa “Serangan Siber” kemarin bisa merupakan “shock therapy” sekaligus “test the water” dari mereka, meski tesis tsb perlu didukung digital forensic yg adekuat utk tidak disebut sebagai ” HoaX” spt Ela elo itu.
Kesimpulannya, keberadaan PDN memang sebuah keniscayaan yg tidak bisa dihindari menghadapi era Industry 4.0 bahkan Society 5.0 yg didalamnya meliputi implementasi SPBE termasuk sistem komputerisasi terpadu imigrasi yg sudah berjalan selama ini. Indonesia mau tidak mau, cepat atau lambat harus benar2 bersiap menghadapi Serangan2 Siber spt ini, sebagaimana perang Rusia vs Ukrania yg juga sangat tergantung kepada teknologi Siber. Kalau PDN mudah “down” spt kemarin, apakah Kemkominfo juga hanya bisa Ela Elo alias Plonga Plongo lagi …?
*Dr. KRMT Roy Suryo – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen*
