Oleh: Fadjar Pratikto*
Ada sejumlah temuan menarik dari “Survey of ASEAN Peoples’ Perceptions on China, India, Japan, and the USA” yang diadakan oleh Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan ERIA pada tahun 2023 lalu. Salah satu temuan menarik dari survey tentang persepsi masyarakat Asia Tenggara terhadap China adalah adanya kekuatiran akan ancaman di masa mendatang.
Dalam presentasi launching hasil survey tersebut, dosen Hubungan Internasional di FISIP UI Jakarta, Dr. Shofwan Al Banna Choiruzzad menyebutkan, China diakui nilai pentingnya di kawasan Asia Tenggara. Khususnya sebagai mitra yg sangat penting di bidang ekonomi. Mitra yang dinilai akan relavan di masa yang akan datang namun pada saat yang bersamaan, dia juga negara yang paling banyak memunculkan kekuatiran.
“Jadi orang melihat peran ekonominya penting, dimasa akan datang akan lebih penting, tapi pada saat yang bersamaan… China ini akan jadi mitra yang baik gak yah? Ada niat jahat gak yah…”, jelasnya seperti dikutip NTD Indonesia. Kekuatiran masyarakat ASEAN terhadap China menurut Shofwan, lebih pada sejumlah isu. Pemerintah Indonesia disebut punya beberapa titik perbedaan dengan China soal klaim teritorial di Laut China Selatan (LCS), dan beberapa isu yang lain juga.
Kuatnya Pengaruh China
China merupakan salah satu aktor utama dalam konstelasi ekonomi politik dan keamanan di Asia Tenggara dan ASEAN. Dominasi dan pengaruh China telah menjadi topik yang hangat dalam beberapa tahun terakhir, karena pertumbuhan ekonomi yang pesat serta ambisi geopolitik yang semakin kuat. Sebagai negara terbesar di Asia dan mitra penting dari ASEAN, China memiliki pengaruh kuat dalam isu regional.
Secara ekonomi, China telah menjadi mitra dagang utama bagi negara-negara di Asia Tenggara pasca liberalisasi perdagangan ASEAN-China. Investasi China dalam infrastruktur, industri, dan sumber daya alam di wilayah tersebut telah membawa efek ekonomi yang signifikan bagi negara-negara di ASEAN. Hal ini juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang semakin besar terhadap China, sehingga memperkuat dominasinya dalam hubungan perdagangan di kawasan tersebut. Selain itu, China aktif mempromosikan inisiatif Belt and Road Intiative yang bertujuan untuk memperluas konektivitas ekonomi Asia Tenggara dengan kawasan Asia Pasifik, yang dapat meningkatkan pengaruhnya sebagai pemimpin ekonomi di kawasan ini.
Dalam konteks politik, dominasi China di ASEAN terlihat dari bagaimana negara ini berhasil mempengaruhi keputusan-keputusan politik di tingkat regional. China memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang cukup besar untuk memengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara di ASEAN, terutama dalam isu-isu sensitif seperti klaim teritorial di LCS. China telah menggunakan kekuasaan ekonomi dan pengaruh politiknya untuk meredam resistensi dari negara-negara ASEAN terhadap kebijakan agresifnya di kawasan tersebut.
Namun, pengaruh China di ASEAN juga menimbulkan beberapa kekhawatiran, terutama terkait dengan isu keamanan. Kehadiran militer China yang semakin kuat di LCS telah menimbulkan ketegangan dengan negara-negara ASEAN yang juga memiliki klaim teritorial di wilayah tersebut. Terakhir insiden tabrakan kapal penjaga pantai China dengan kapal penjaga pantai Filipina di sekitar Second Thomas Shoal pada 5 Maret 2024 lalu. Selama ini Filipina mengklaim atas wilayah itu sesuai keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016, yang menyatakan bahwa klaim China tidak memiliki landasan hukum. Namun, keputusan itu ditolak China.
China juga dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan negara-negara di ASEAN karena ambisi territorialnya yang semakin besar, tidak hanya di LCS. Tak heran beberapa negara di ASEAN mulai mengambil langkah untuk memperkuat kerjasama keamanan regional, seperti melalui ASEAN Regional Forum (ARF) dan kerjasama militer dengan negara-negara lain di luar wilayah Asia Tenggara.
Secara keseluruhan, dominasi dan pengaruh China dalam konstelasi ekonomi politik dan keamanan di Asia Tenggara dan ASEAN memiliki dampak yang kompleks dan bervariasi tergantung dari perspektif yang digunakan. Meski membawa manfaat ekonomi bagi negara-negara di ASEAN, keberadaan China juga menimbulkan tantangan dan risiko terhadap stabilitas regional.
Lemahnya Pertahanan Nasional
Salah satu jalur perdagangan utama di dunia di kawasan Asia adalah LCS. Dengan sekitar 30 persen jumlah perdagangan dunia yang melintasi wilayah tersebut setiap tahunnya, posisi LCS menjadi strategis. Selain itu, perairan tersebut juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas.
Selama ini, Indonesia telah mengklaim atas sebagian wilayah LCS, terutama wilayah di sekitar Kepulauan Natuna Utara. Namun, klaim tersebut seringkali bertentangan dengan klaim dari China, yang mengakui sebagian besar wilayah LCS sesuai dengan konsep sembilan garis putus-putus yang kontroversial.
Realitas tersebut menjadikan China sebagai ancaman terbesar bagi kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan. Apalagi China beberapa kali melakukan tindakan provokatif, seperti pembangunan pulau buatan dan instalasi militer, serta tindakan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal berbendera China di Kepulauan Natuna Utara. Selain itu, ketegangan antara China dan Amerika Serikat juga berpotensi memperburuk situasi di wilayah tersebut, mengingat Amerika Serikat juga merupakan sekutu strategis Indonesia.
Persoalannya pertahanan nasional kita dinilai sejumlah kalangan masih lemah. Harus diakui rentannya infrastruktur laut, seperti patroli maritim yang terbatas dan kekurangan sarana pertahanan udara di wilayah perairan Indonesia. Hal ini membuat Indonesia kesulitan untuk mengatasi ancaman keamanan di LCS, terutama jika terjadi konflik berskala besar.
Tak kalah penting, ancaman kedaulatan Indonesia di LCS juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik di dalam negeri. Korupsi di kalangan institusi aparat keamanan dan kelambanan dalam pembangunan infrastruktur pertahanan laut juga menjadi faktor yang memperparah keadaan, sehingga membuat Indonesia semakin rentan terhadap ancaman dari luar.
Solusi Memperkuat Kedaulatan
Untuk mengatasi ancaman keamanan LCS bagi kedaulatan Indonesia, pemerintah RI perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan sekutu strategis lainnya, seperti Amerika Serikat dan Australia. Kerjasama tersebut dapat meliputi pertukaran informasi intelijen, pelatihan militer bersama, dan patroli maritim gabungan untuk menegakkan kedaulatan laut Indonesia di Laut China Selatan.
Pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat pertahanan udara di wilayah perairan Indonesia, dengan membangun pangkalan udara yang mampu menjangkau wilayah Laut China Selatan dan meningkatkan kemampuan radar dalam mendeteksi serangan udara yang datang dari arah tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan modernisasi dan peningkatan jumlah kapal patroli laut untuk mengawasi pergerakan kapal asing di sekitar perairan Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengambil langkah preventif, seperti meningkatkan kerjasama dengan para nelayan lokal di perbatasan untuk melindungi perairan Indonesia dari tindakan penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Pemerintah juga perlu meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas kapal asing di wilayah perairan kita dengan menindak tegas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kapal asing tersebut.
Dalam situasi yang semakin kompleks dan rentan seperti di Laut China Selatan, pemerintah Indonesia tidak boleh lengah dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Upaya-upaya preventif dan kemitraan strategis dengan negara-negara mitra harus ditingkatkan, sehingga Indonesia dapat mengatasi ancaman keamanan laut China Selatan dan melindungi kedaulatan laut Indonesia dengan baik. Langkah-langkah tersebut semestinya dapat membantu menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah Laut China Selatan dan memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga.
*Penulis adalah Tenaga Ahli di DPR RI, juga Pemimpin Redaksi di situs www.adilnews.com
