Keterangan: Prancis dan Arab Saudi menggelar KTT Implementasi Solusi Dua Negara di markas besar PBB New York, 29/7/2025. (Foto: X/@KSAMOFA)
Oleh: Irwansyah
JAKARTA, ADILNEWS.COM- Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang konflik Israel-Palestina, Indonesia bergabung bersama 22 negara Liga Arab, seluruh negara anggota Uni Eropa, dan 17 negara lainnya dalam Deklarasi New York 2025, sebuah pernyataan tegas yang menyerukan Hamas untuk mengakhiri kekuasaan militernya di Jalur Gaza dan menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Otoritas Palestina (PA).
Deklarasi tersebut diumumkan pada 30 Juli 2025 dalam konferensi tingkat tinggi internasional di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. Pertemuan ini digelar atas inisiatif Arab Saudi dan Prancis, dan menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong implementasi solusi dua negara secara nyata.
Seruan Bersama Dunia Islam dan Barat
Salah satu poin utama dalam deklarasi menegaskan bahwa seluruh aspek tata kelola, penegakan hukum, dan keamanan di wilayah Palestina — termasuk Gaza — harus kembali berada di bawah kendali Otoritas Palestina dengan dukungan internasional. Pernyataan itu juga secara eksplisit menyebut bahwa:
“Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina dengan keterlibatan dan dukungan internasional.”
Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam sikap sejumlah negara Arab dan Muslim, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, yang sebelumnya cenderung berhati-hati dalam menyikapi Hamas. Kini, kestabilan kawasan dan prospek perdamaian jangka panjang dipandang lebih penting dibanding toleransi terhadap kekuasaan kelompok bersenjata non-negara.
Partisipasi Indonesia dalam deklarasi ini sempat menjadi perhatian, mengingat posisi Indonesia selama ini yang konsisten membela hak-hak rakyat Palestina. Namun Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, menegaskan bahwa seluruh poin deklarasi telah melalui konsultasi intensif dan mendapat persetujuan dari pihak Palestina sendiri, yang hadir sebagai observer resmi di forum tersebut.
“Kita tidak bergerak tanpa persetujuan Palestina. Mereka ikut dalam proses negosiasi dan menyepakati hasil pertemuan ini. Jadi ini adalah keputusan bersama,” kata Tata dalam pernyataan pers di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (1/8).
Ia menekankan bahwa deklarasi tersebut harus dibaca secara utuh, sebagai hasil konsensus yang mencerminkan kepentingan kolektif untuk perdamaian, bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu.
Kecaman terhadap Serangan Hamas dan Agresi Israel
Deklarasi ini secara tegas mengutuk serangan mengejutkan Hamas terhadap warga sipil Israel pada 7 Oktober 2023, sekaligus mengecam agresi balasan Israel yang memicu kehancuran luas dan krisis kemanusiaan besar di Gaza.
“Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober 2023. Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat,” bunyi salah satu poin dalam dokumen.
Deklarasi juga menyinggung pemindahan paksa warga Palestina dan menyatakan bahwa perang, pendudukan, dan teror tidak akan pernah mampu menciptakan perdamaian. Solusi politik, khususnya Solusi Dua Negara, diyakini sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan.
Dalam salah satu poin penting, para peserta menyatakan dukungannya terhadap kebijakan One State, One Government, One Gun (Satu Negara, Satu Pemerintahan, Satu Senjata), yang digagas oleh Otoritas Palestina. Ini berarti bahwa hanya pemerintah resmi Palestina yang memiliki legitimasi dan kontrol atas angkatan bersenjata dan struktur pemerintahan, bukan faksi-faksi bersenjata.
Langkah ini membuka peluang dibentuknya pemerintahan transisi di Gaza, sebagaimana yang telah dirancang oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya, sebelum seluruh kekuasaan diserahkan kembali ke tangan Otoritas Palestina.
Respon Global dan Harapan Baru
Deklarasi ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk dari Forum Sandera dan Keluarga Hilang Israel, yang menyatakan dukungannya terhadap pelucutan senjata Hamas dan penguatan peran PA.
Sementara itu, Prancis — yang menjadi tuan rumah bersama Arab Saudi dalam konferensi ini — menyebut deklarasi sebagai momentum sejarah baru. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan, “Untuk pertama kalinya, Arab Saudi dan negara-negara Muslim secara terbuka mengutuk aksi teror Hamas dan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel.”
Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat dikabarkan menunjukkan keberatan terhadap sejumlah poin dalam deklarasi, khususnya mengenai pengakuan negara Palestina yang mulai terbuka dibahas oleh Prancis dan Inggris.
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa dukungan terhadap deklarasi ini adalah bagian dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian jangka panjang yang adil bagi Palestina dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.
“Indonesia tetap mendukung kemerdekaan penuh Palestina dan solusi dua negara. Namun, kemerdekaan itu hanya bisa terwujud jika kekerasan dihentikan dan tata kelola dikembalikan pada pemerintah yang sah,” kata Arrmanatha.
Dengan bergabungnya Indonesia dalam Deklarasi New York 2025, pemerintah menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina bukan berarti mendukung kekuasaan kelompok bersenjata yang tidak demokratis. Sebaliknya, Indonesia berkomitmen mendukung Palestina yang merdeka, damai, dan dipimpin oleh pemerintahan yang sah dan akuntabel.
Deklarasi ini menjadi titik balik penting dalam diplomasi Timur Tengah dan membuka peluang konkret untuk rekonsiliasi Palestina internal, sekaligus memperkuat basis internasional bagi berdirinya negara Palestina merdeka.
