Dua negara Asia Selatan, India dan Bangladesh, menyuarakan kekhawatiran mendalam atas rencana Tiongkok membangun bendungan tenaga air terbesar di dunia di wilayah Medog, Tibet. Proyek bernilai hampir US$170 miliar itu dikhawatirkan memangkas aliran air Sungai Yarlung Zangbo—yang dikenal sebagai Siang dan Brahmaputra di India—hingga 85% pada musim kering.
Menurut analisis pemerintah India yang dilihat Reuters dan dibenarkan oleh sejumlah pejabat, New Delhi bahkan mempercepat rencana pembangunan bendungan tandingan di Arunachal Pradesh guna mengurangi dampak berkurangnya aliran air dari hulu.
Senjata Air Beijing dan Penolakan India
China pada Desember 2024 lalu mengumumkan megaproyek pembangkit listrik tenaga air di Tibet, tak jauh dari perbatasan dengan India. Bendungan tersebut diperkirakan dapat mengalihkan hingga 40 miliar meter kubik air per tahun—lebih dari sepertiga pasokan tahunan di titik perbatasan utama.
Bagi India, skenario ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Beijing dapat menggunakan kendali air sebagai “senjata politik”, terlebih di tengah rivalitas strategis dan sengketa wilayah di Arunachal Pradesh.
“Menteri luar negeri telah menegaskan kekhawatiran India atas proyek bendungan raksasa China di Yarlung Tsangpo, yang berimplikasi besar bagi negara-negara hilir. India menuntut transparansi penuh,” tulis Kementerian Luar Negeri India dalam pernyataannya, 19 Agustus lalu, dikutip Newsweek.
Sebagai langkah antisipasi, India melalui NHPC Ltd., perusahaan pembangkit listrik tenaga air terbesar di negara itu, telah memulai survei untuk membangun Upper Siang Multipurpose Storage Dam di Arunachal Pradesh. Jika terealisasi, bendungan dengan kapasitas 14 miliar m³ ini akan menjadi yang terbesar di India.
Bendungan tersebut dirancang untuk menjaga suplai air di musim kering, sehingga kota-kota besar seperti Guwahati tidak terdampak parah (penurunan suplai hanya 11%, dibanding 25% jika tanpa bendungan). Selain itu, menampung limpahan air apabila China melepas volume besar secara mendadak. Juga selalu mengosongkan 30% kapasitasnya sebagai “ruang darurat” menghadapi pelepasan air dari hulu.
Namun, proyek ini menuai penolakan keras warga lokal. Suku Adi di Arunachal Pradesh khawatir kehilangan lahan pertanian padi, jeruk, kapulaga, dan buah-buahan lokal. Sekitar 16 desa akan hilang dan lebih dari 10.000 orang harus direlokasi, dengan dampak lebih luas pada 100.000 warga.
Aksi protes bahkan sempat berujung kekerasan, dengan peralatan NHPC dirusak dan aparat diusir dari lokasi survei. Meski demikian, pemerintah negara bagian tetap mendukung proyek ini sebagai solusi strategis keamanan air dan pengendalian banjir.
Selain India, Bangladesh juga menyatakan kekhawatiran. Negeri delta itu sangat bergantung pada aliran Brahmaputra untuk perikanan, irigasi, dan kehidupan jutaan warganya. Gangguan aliran berpotensi mengacaukan ekosistem serta stabilitas ekonomi desa-desa di hilir.
Dhaka telah menyampaikan keberatan diplomatik dan mendesak Beijing untuk menjamin bahwa pasokan air lintas batas tetap stabil.
Risiko Geopolitik dan Bencana Alam
Pembangunan dua bendungan raksasa di wilayah rawan gempa seperti Tibet dan Arunachal membawa risiko tambahan. Para pakar memperingatkan potensi bencana lintas batas akibat gempa bumi, tanah longsor, banjir gletser, atau curah hujan ekstrem yang dapat merusak bendungan.
Secara geopolitik, India menilai proyek ini dapat mengurangi kerentanannya terhadap strategi “senjata air” China. Namun, paradoksnya, New Delhi juga kerap dituduh melakukan hal serupa oleh Pakistan, terutama setelah India menangguhkan partisipasi dalam Perjanjian Air Indus 1960.
Walaupun ada dukungan politik penuh, pembangunan Upper Siang Dam diperkirakan membutuhkan lebih dari satu dekade. Artinya, bendungan India kemungkinan baru selesai setelah proyek China beroperasi pada awal hingga pertengahan 2030-an.
Kondisi ini meninggalkan celah kerentanan serius bagi India—terutama jika Beijing tiba-tiba melepas air dalam jumlah besar di musim hujan, yang dapat merusak bendungan sementara India selama fase konstruksi.
Ketegangan terkait bendungan juga menambah dimensi baru rivalitas India-China, dua negara bersenjata nuklir yang selama ini berselisih soal wilayah perbatasan dan pengaruh ekonomi di Asia. Kini, sengketa meluas ke ranah penguasaan aliran air, sumber kehidupan bagi ratusan juta orang di Asia Selatan.
China membela proyek ini sebagai bagian dari strategi energi hijau menuju target netral karbon pada 2060. “China selalu menjaga sikap bertanggung jawab terhadap sungai lintas batas dan terus menjalin komunikasi dengan negara-negara hilir,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Senin (25/8/2025).
Namun bagi India dan Bangladesh, proyek raksasa ini bisa mengubah Brahmaputra dari sungai kehidupan menjadi instrumen tekanan geopolitik. (Fadjar/ Jakarta)
