Pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengadakan pertemuan rahasia yang menginstruksikan pejabat tinggi negara—yang mengawasi operasi politik, intelijen, dan pengaruh luar negeri—mengenai strategi baru untuk menargetkan kelompok spiritual Falun Gong secara internasional, The Epoch Times telah mengetahui, sebagaimana ditulis oleh Eva Fu pada 7 Desember 2024 lalu.
Inti dari strategi baru anti-Falun Gong Partai Komunis Tiongkok (PKT) adalah meluncurkan kampanye disinformasi melalui influencer media sosial dan outlet media Barat; dan menggunakan sistem hukum Amerika untuk mengejar perusahaan yang dirintis oleh praktisi Falun Gong.
Rincian pertemuan rahasia tahun 2022 diberikan oleh Yuan Hongbing, seorang sarjana hukum Tiongkok yang tinggal di pengasingan Australia yang telah menjalin hubungan dengan lingkaran elite politik Tiongkok. Kisahnya didasarkan pada informasi yang diterimanya dari dua sumber: seorang individu dari keluarga veteran PKT, yang sekarang menentang Xi; dan orang dalam yang memiliki pengetahuan dan berbicara atas dasar hati nurani.
Pertemuan tersebut berlangsung tepat sebelum Kongres Nasional ke-20, yang membuat Xi memperpanjang jabatannya ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai pemimpin Partai. Xi mengatakan kepada para pejabat dalam pertemuan tersebut bahwa upaya rezim sebelumnya untuk menekan Falun Gong di luar negeri pada dasarnya telah gagal.
(Yuan Hongbing, seorang sarjana hukum Tiongkok yang tinggal di pengasingan Australia. Foto: The Epoch Times))
Pada awal tahun 90-an, Falun Gong merupakan kelompok spiritual yang paling pesat perkembangannya di Tiongkok. Berdasarkan prinsip sejati, baik, dan sabar, serta latihan meditasi, Falun Gong mengajarkan para praktisi untuk meningkatkan karakter moral mereka, serta kesehatan jiwa dan rags. Pada tahun 1999, PKT melihat popularitasnya yang semakin meningkat sebagai ancaman dan melancarkan kampanye penganiayaan dengan tekad untuk menghancurkannya.
Sejak saat itu, kelompok tersebut telah dianiaya dengan kejam oleh PKT, termasuk melalui pengambilan organ tubuh secara paksa yang meluas.
Instruksi Xi, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, tampaknya dengan cepat menyebabkan peningkatan operasi jangka panjang terhadap praktisi Falun Gong di luar negeri—sebuah kampanye yang telah membayangi kehidupan warganya yang mencari suaka di Amerika dan negara lainnya.
*‘Situasi yang Mengerikan,’ Kata Xi*
Pertemuan tersebut diadakan oleh Komisi Urusan Politik dan Hukum yang dihadiri oleh menteri Keamanan Nasional dan Keamanan Negara, sekretaris, seera beberapa wakil sekretaris Komisi Urusan Politik dan Hukum, pejabat dari Kementerian Luar Negeri, dan dari Departemen Front Persatuan, badan utama Tiongkok yang bertugas dalam operasi pengaruh di luar negeri, menurut Yuan.
Yuan mengatakan salah satu alasan utama Xi menganggap upaya internasional terhadap Falun Gong sebagai kegagalan adalah pertumbuhan organisasi media yang dirintis oleh praktisi Falun Gong, yang menurut Xi telah menjadi “kekuatan musuh” utama terhadap PKT, tidak hanya dalam bahasa Mandarin tetapi juga dalam versi bahasa Inggris.
Media yang didirikan oleh praktisi Falun Gong termasuk The Epoch Times dan New Tang Dynasty Television (NTD), yang dimulai sejak tahun 2000-an awalnya dalam bahasa Mandarin dan sekarang dalam banyak bahasa dengan perwakilan di seluruh dunia.
Xi mengatakan bahwa meskipun bertahun-tahun telah menghabiskan banyak tenaga, sumber daya material, dan uang, PKT tidak hanya gagal menekan media tersebut, tetapi malah membiarkan mereka tumbuh menjadi kekuatan penyeimbang utama PKT di tingkat internasional dan dalam industri media.
Pemimpin PKT menggambarkan situasi tersebut sebagai “mengerikan” dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kelalaian besar dari pejabat yang bertanggung jawab. Menurut Yuan, Xi meyakini kegagalan tersebut sebagian disebabkan oleh kurangnya “perencanaan strategis” dan “koordinasi menyeluruh dan kuat”.
Selain itu, Xi menilai taktik penindasan yang ada saat ini terlalu “tertutup, konservatif, dan tidak cukup kreatif;” dan meskipun rezim telah menggelontorkan sejumlah besar sumber daya untuk upaya tersebut, sebagian besar dari sumber daya itu setelah pemeriksaan disiplin, ternyata terbuang sia-sia karena korupsi.
Xi meminta para peserta rapat untuk mulai “membina kembali kekuatan anti-Falun Gong” dan menilai kembali personel yang saat ini ditugaskan untuk bertugas di luar negeri, serta memberikan hukuman atau memecat mereka jika perlu.
Perubahan Strategi
“Menyusup, menghancurkan, dan membubarkan”—inilah strategi yang digunakan oleh operator pengaruh Tiongkok terhadap target diaspora Tiongkok seperti Falun Gong.
Xi mengatakan itu tidaklah cukup.
Secara tradisional, Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan Kantor 610—sebuah aparat ekstralegal yang secara khusus bertugas melakukan penganiayaan—telah melaksanakan kampanye di luar negeri. Xi memerintahkan perombakan struktural, menurut Yuan.
Xi menugaskan Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat, pengawas semua otoritas penegakan hukum, untuk mengoordinasikan tugas baik di dalam maupun di luar Tiongkok.
Di bawah pengawasan komisi tersebut, Kementerian Keamanan Publik, dengan sekitar 2 juta aparat penegak hukum, ditugaskan untuk menangani upaya penganiayaan di Tiongkok.
Kementerian Keamanan Negara, badan mata-mata tertinggi Tiongkok, ditugaskan untuk menyerang Falun Gong di luar negeri, dengan Departemen Kerja Front Persatuan, sayap operasi pengaruh PKT di luar negeri, dan departemen terkait dari kementerian luar negeri, memainkan peran pendukung.
“Untuk melawan ular, pukulah pada jarak tujuh inci,” kata sumber Yuan mengutip perkataan Xi. Frasa tersebut merupakan ungkapan Tiongkok yang berarti menyerang di bagian yang paling sakit.
Xi menginstruksikan para pejabat untuk menggunakan perang hukum dan disinformasi, menggunakan media yang tidak memiliki hubungan yang dapat dilacak dengan PKT, dan media sosial untuk menyerang Falun Gong. Ia memberi tahu mereka untuk mengarahkan energi mereka guna memfitnah pendiri Falun Gong, Li Hongzhi, dan mendiskreditkan media yang didirikan Falun Gong melalui operasi internal.
Alasan mengandalkan media sosial dan media Barat dalam perang opini publiknya adalah karena Xi yakin penggunaan media resmi pemerintah PKT tidak efektif di luar negeri karena dianggap sebagai propaganda. Pers Barat telah lama digunakan dalam perang propaganda oleh negara-negara komunis.
“Apa yang dilakukan PKT sama persis dengan apa yang dilakukan Soviet dulu dalam upaya memasukkan narasi dan propaganda mereka ke dalam surat kabar, majalah, dan media Barat yang diakui,” kata Ronald J. Rychlak, seorang profesor hukum terkemuka di Universitas Mississippi dan pakar disinformasi, seperti dikutip The Epoch Times.
Casey Fleming, CEO BlackOps Partners dan pakar kontraintelijen, mengatakan PKT telah melakukan ini selama beberapa dekade dan “mereka menjadi sangat, sangat ahli dalam hal itu.” Dan teknologi baru memungkinkan mereka untuk meningkatkan skala.
“Media sosial dapat dengan cepat menyebarluaskan pesan palsu di seluruh dunia dan menggoyahkan opini masyarakat serta menggoyahkan kebebasan kita di Amerika Serikat di dunia bebas,” kata Fleming kepada The Epoch Times.
Kepala Keamanan Baru
Beberapa hari setelah Kongres Partai, Kementerian Keamanan Negara mendapat pemimpin baru, Chen Yixin.
Chen sebelumnya menjabat sebagai wali kota Wuhan dan kemudian Sekretaris jenderal Komisi Politik dan Hukum Pusat. Selama masa jabatannya di kedua jabatan tersebut, penganiayaan terhadap Falun Gong meningkat.
Seorang whistleblower secara terpisah, juga menunjuk Chen sebagai orang yang secara pribadi menggerakkan kampanye anti Falun Gong di luar negeri. Pelapor tersebut mengatakan Chen menganggap masalah ini sebagai modal politiknya dan bermaksud untuk “menyelesaikan ‘masalah Falun Gong’ pada akhir tahun.”
Sebelumnya berbagai cara digunakan oleh PKT untuk menghancurkan nama baik Falun Dafa. Pihak berwenang AS pada bulan September dan November menjatuhkan hukuman kepada dua agen Tiongkok yang berkonspirasi menyuap agen IRS dengan $50.000 untuk membuka audit terhadap Shen Yun, perusahaan seni pertunjukan tradisional Tiongkok yang didirikan oleh praktisi Falun Gong. Uang tersebut diperoleh dari pejabat PKT selama perjalanan ke Tiongkok.
Kedua agen yang sama telah melakukan perjalanan ke Orange County, New York, tempat Shen Yun bermarkas, untuk mengawasi praktisi Falun Gong dan mengumpulkan informasi yang akan menjadi “dasar untuk gugatan lingkungan potensial yang dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan komunitas Falun Gong di Orange County,” menurut berkas pengadilan.
Secara terpisah, seorang pria Amerika yang memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok mengajukan serangkaian gugatan lingkungan yang tidak masuk akal yang menargetkan Shen Yun. Dalam kasus terbaru , Hakim Kenneth Karas dari Pengadilan Distrik AS di Selatan New York menolak gugatan tersebut karena dianggap tidak ada bukti yang kuat, yang berarti gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali.
Sementara itu, minggu lalu seorang warga negara Tiongkok dijatuhi hukuman karena memata-matai Falun Gong di Amerika Serikat.
Seruan untuk Kewaspadaan
Meningkatnya penindasan global terhadap Falun Gong telah membuat khawatir para anggota parlemen AS seperti Rep. Scott Perry (R-Pa.).
Bagi “negara yang bermusuhan yang mencoba menggunakan instrumen pemerintah federal kita untuk menghukum lawan ideologis mereka, itu benar-benar tidak masuk akal dan sangat memprihatinkan,” kata Perry kepada The Epoch Times. Ia mensponsori Undang-Undang Perlindungan Falun Gong di DPR, sebuah RUU untuk meminta pertanggungjawaban PKT atas kejahatan pengambilan organ secara paksa.
Anggota legislatif lainnya menyatakan kekhawatiran serupa tentang PKT yang mengekspor pelanggaran hak asasi manusianya ke Amerika.
Anggota DPR Michael McCaul (R-Texas), ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan, “kami mengutuk keras serangkaian upaya terbaru Tiongkok untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok Falun Gong dan daspora pro-demokrasi di AS.”
Menurut McCaul, PKT memiliki sejarah menindas kelompok-kelompok pro-demokrasi di luar daratan karena berupaya memperkuat cengkeraman otoriternya terhadap rakyatnya sendiri. Sebaliknya ia memuji sikap penegak hukum AS karena “melindungi kehidupan aktivis demokrasi, kebebasan sipil, dan supremasi hukum.”
Anggota DPR Michelle Steel (R-Calif.) sebelumnya telah menyerukan langkah hukum untuk memerangi penindasan global rezim komunis terhadap para pembangkang. Seperti yang lain, ia percaya perlu ada pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan Beijing.
“Selama 25 tahun, Partai Komunis Tiongkok telah menganiaya praktisi Falun Gong dan semua orang yang berupaya menjalankan keyakinan mereka tanpa campur tangan pemerintah. Rezim yang menindas seperti PKT harus bertanggung jawab atas serangan terhadap hak asasi manusia melalui disinformasi dan penganiayaan,” tandasnya kepada The Epoch Times.
Untuk mengatasi operasi rahasia Tiongkok, Rep. Jim Banks (R-Ind.), yang terpilih pada bulan November di Senat, mengutip Undang-Undang Melawan Perang Politik Tiongkok yang diprakasainya. Kongres perlu meloloskan RUU tersebut untuk “memberikan sanksi kepada kelompok PKT seperti Front Persatuan (United Front) yang melancarkan perang politik melawan warga AS dan pembangkang Tiongkok di tanah Amerika,” katanya kepada The Epoch Times.
Perry mengatakan mengingat PKT adalah musuh, Amerika Serikat harus waspada. “Kita seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap semua kegiatan mereka dan dengan pola pikir bahwa mereka akan melakukan hal-hal ini dengan sengaja dan ketika kita menemukan hal itu, konsekuensi yang berat, ketat, dan tiba-tiba perlu dijatuhkan.”
Di sini Perry melihat peluang untuk “mengirim pesan yang lebih kuat” kepada PKT dan Xi Jinping.
“Menutup konsulat dan cara diplomatik lainnya bisa jadi merupakan hal yang akan kami pertimbangkan” jika rezim ingin meneruskan kebijakan semacam ini, katanya.
Menurut Perry, PKT pada dasarnya adalah organisasi kriminal yang menjalankan negara. “Karena Amerika Serikat tidak mengizinkan organisasi kriminal menggunakan sistem pemerintah untuk menganiaya musuh atau melanggar hak asasi manusia, kita tentu tidak boleh membiarkan PKT melakukannya juga,” ujarnya.
