Pelatihan Bahasa Isyarat dan Sosialisasi Penanganan Penyandang Disabilitas di Lapas

adilnews | 14 June 2024, 22:33 pm | 52 views

SLAWI-  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Slawi terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggelar pelatihan bahasa isyarat dan sosialisasi penanganan penyandang disabilitas. Acara ini diselenggarakan di Aula Baharuddin Lopa pada Jumat, 14 Juni 2024, bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal UPTD Loka Bina Karya.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi, Karyono. Dalam sambutannya, Karyono menyampaikan bahwa tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran petugas Lapas dalam melayani masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. “Kami ingin memastikan bahwa semua petugas kami memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus,” ujar Karyono.

Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan pengetahuan dasar mengenai bahasa isyarat dan teknik komunikasi efektif dengan penyandang disabilitas. Selain itu, sosialisasi tentang penanganan penyandang disabilitas juga diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap hak-hak dan kebutuhan khusus mereka.

Kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal UPTD Loka Bina Karya menunjukkan sinergi antara berbagai lembaga dalam upaya meningkatkan inklusivitas dan pelayanan publik. Umi Diyah Arti, S.KM., MM., Kepala UPTD Loka Bina Karya, yang juga hadir dalam acara ini, mengapresiasi inisiatif Lapas Slawi dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin. “Ini adalah langkah positif yang harus diapresiasi dan ditiru oleh lembaga lain. Kami siap mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan petugas Lapas Kelas IIB Slawi dapat lebih memahami dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (Hd/Red)

Berita Terkait