Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes*
Ditengah derasnya arus digitalisasi, Indonesia menghadapi paradoks besar. Yakni, menjadi bangsa yang terkoneksi, tetapi kehilangan kendali atas ruang komunikasinya sendiri. Seperti kapal besar yang mesinnya dikendalikan pihak asing, mayoritas interaksi digital masyarakat kini bergantung pada platform global – dari media sosial hingga kecerdasan buatan. Dalam menghadapi tantangan ini, Paguyuban Alumni Ilmu Komunikasi UGM (Publikom Gama) menyerukan perlunya ”kedaulatan komunikasi” sebagai tameng utama Indonesia di pemerintahan Prabowo yang mengusung Asta Cita. Rekomendasi strategis ini disampaikan langsung ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), diterima oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di kantornya di Jakarta Pusat, Senin (03/02/25).
Hadir di acara tersebut, Ketua Umum Publikom Gama, Agus Sudibyo (AS), Tokoh Senior Media Eduard Depari, Dewan Pertimbangan Publikom Imam Wahyudi (IW), Widyaiswara Lemhanas Dwi Hernuningsih, Pengamat Kebijakan Publik Riant Nugroho, Dosen IPDN Megandaru Kawuryan, Pengamat Socmed Wicaksono dan Saya sendiri KRMT Roy Suryo. Kesemuanya adalah Lulusan Jurusan KomunikasinUGM asli dari berbagai Angkatan yang tidak perlu diragukan lagi Ijazahnya, sebagaimana ada “lulusan” yang hingga kini masih dipertanyakan keasliannya.
Ketum Publikom Gama AS menegaskan, tanpa kedaulatan komunikasi, demokrasi Indonesia ibarat rumah tanpa pagar – rentan disusupi kepentingan asing. ”Jagat komunikasi yang bermartabat dan beretika harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” kata AS. Menurutnya arus informasi dan komunikasi harus berpijak pada nilai-nilai demokrasi, good governance, serta etika publik. Karena itu, Publikom Gama menekankan pentingnya penerapan hukum positif Indonesia seperti UU Pers, UU Penyiaran, UU Perlindungan Data Pribadi, serta Perpres Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Right) guna melindungi ekosistem media dan informasi nasional.
Publikom Gama juga menyoroti kedaulatan digital sebagai elemen krusial bagi masa depan ekonomi Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, Indonesia hanya akan menjadi ladang eksploitasi digital bagi raksasa teknologi global. ”Kita harus memastikan arus data nasional tetap berada dalam kendali kita. Infrastruktur digital seperti pusat data, jaringan internet, dan teknologi komunikasi harus dikuasai secara mandiri,” jelas AS, yang juga Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI tersebut. Regulasi yang mengatasi monopoli dalam industri media, informasi, dan teknologi juga dinilai penting agar ekonomi digital Indonesia dapat berkembang tanpa ketergantungan berlebihan pada korporasi asing. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Maju 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi pemain utama di sektor teknologi global.
Sementara, dalam menghadapi revolusi kecerdasan buatan (AI), Publikom Gama mengingatkan, teknologi ini bisa menjadi alat pembebasan atau justru menjadi belenggu baru. ”AI adalah pedang bermata dua. Tanpa literasi yang memadai, kita bisa terjebak dalam jerat algoritma yang mengancam privasi, menyebarkan hoaks, hingga melumpuhkan industri kreatif lokal,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Publikom Gama IW. Sebagai solusinya Publikom Gama mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan panduan AI yang praktis dan aplikatif bagi mahasiswa, wartawan, peneliti, dan kreator konten. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen pasif teknologi global, tetapi juga pencipta inovasi digital yang mandiri.
Era digital adalah medan perang baru, dan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pion dalam permainan teknologi global. Terkait itu, Publikom Gama menyerukan langkah konkret untuk memastikan kedaulatan komunikasi dan digital benar-benar menjadi pilar utama pemerintahan Prabowo kedepannya. ”Jika data adalah minyak baru, maka kedaulatan komunikasi adalah kunci untuk menjaga energi bangsa tetap menyala. Kita tidak boleh menyerahkan kendali masa depan kita kepada pihak luar,” ujar IW, jurnalis senior yang mantan anggota Dewan Pers ini.
AS menambahkan, rekomendasi strategis yang diserahkan Publikom Gama merupakan hasil serial workshop yang diselenggarakan pada November-Desember 2024. Dalam workshop – daring maupun luring – tersebut, para anggota Publikom Gama yang memiliki latar belakang berbeda menyampaikan pemikiran dan usulannya masing-masing. Pemikiran dan usulan berdasarkan kompetensi dan pengalaman para alumni itu kemudian didiskusikan bersama, lalu dirangkum dalam tujuh poin rekomendasi untuk disampaikan ke Pemerintah c.q. Kabinet Merah Putih dan DPR RI periode 2024-2029. ”Kami ingin memastikan Indonesia memiliki regulasi dan kebijakan yang mampu mengantisipasi tantangan di era digital, melindungi kepentingan nasional, serta menjaga ekosistem komunikasi yang sehat dan demokratis,” kata AS
Selaku Pemerhati Telematika, Multimedia, AI dan OCB Independen, saya juga menambahkan bahwa dengan penduduk mencapai hampir 280 juta jiwa saat ini, Indonesia sebenarnya sangat dimungkinkan untuk mengendalikan arus informasi tersebut, alias jangan hanya jadi penonton. Apalagi pengakses Social media mecapai sekitar 150 juta jiwa dengan penetrasi Gadget lebih dari 370 juta unit diseluruh negeri. Maka jangan sampai justru Asta cita tidak terlaksana dan hanya sebatas omon-omon saja.
Nezar Patria (NP) menyambut baik rekomendasi ini. Ia menyatakan, Kementerian Komdigi akan menelaahnya lebih lanjut untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional. ”Masukan dari akademisi dan praktisi seperti Publikom Gama sangat berharga dalam membangun regulasi yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar NP. Menurut Wamen Komdigi ini masukan Publikom Gama datang di saat yang tepat, di kala Pemerintah memang sedang konsen dengan isu kedaulatan digital. ”Komdigi akan memperhatikan benar masukan Publikom, dan meminta Publikom untuk selalu siap bekerjasama dengan Pemerintah terkait isu kedaulatan komunikasi,” pungkas NP.
Kesimpulannya, sebagaimana apresiasi saya kepada Menkomdigi Meutya Viada Hafid yang dimuat Kompas kemarin, dukungan tersebut perlu direalisasikan dengan langkah nyata Kementerian yang barusaja diterpa kasus Judi Online di era Menkominfo sebelumnya, Budi Arie Setiadi ini. Belum lagi hutangnya akan penjelasan Akun Kaskus Fufufafa yang 99,9% sudah terbukti ke sosok kontroversial Bocah tengil di Republik ini juga harus dijelaskan agar semua jujur dan transparan. Tanpa itu semua Kedaulatan Komunikasi Digital hanya menjadi angan-angan atau terbuang ke laut percuma saja …
* Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen
