JAKARTA, ADILNEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto memuji Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai negara yang “konsisten membela perjuangan rakyat Palestina dan menentang dominasi kekuatan imperialis dunia” dalam sambutannya menyambut Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, di Istana Merdeka Jakarta pada 25 Mei 2025.
Pernyataan itu menuai banyak perhatian karena dinilai bukan semata-mata diplomasi moral, melainkan strategi untuk memperlancar agenda ekonomi besar antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya terkait penandatanganan nota kesepahaman (MoU) investasi di sektor strategis nasional seperti proyek Danantara.
Pujian tersebut disampaikan secara terbuka dalam jamuan kenegaraan di Istana Negara, hanya beberapa jam sebelum pemerintah Indonesia dan delegasi RRT menandatangani beberapa dokumen kerja sama penting, termasuk komitmen investasi jangka panjang di bidang energi, infrastruktur digital, dan kawasan industri hijau.
Pujian Sarat Kepentingan Strategis
“China adalah negara besar yang menunjukkan keberanian mendukung kemerdekaan Palestina, dan Indonesia menghormati posisi itu. Kami percaya dunia multipolar yang adil adalah masa depan,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan hangat.
Namun, sejumlah analis menilai sanjungan tersebut sebagai pembuka jalan diplomatik yang disengaja agar kerja sama ekonomi dengan Beijing lebih lancar. Salah satu agenda utama kunjungan PM Li Qiang adalah percepatan realisasi investasi Tiongkok ke dalam proyek-proyek milik holding Danantara.
Dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi itu, pemerintah Indonesia dan Tiongkok menandatangani lebih dari 10 nota kesepahaman, termasuk:
Komitmen investasi senilai USD 3,2 miliar ke proyek Danantara Indonesia yang mencakup logistik digital di wilayah timur Indonesia, energi terbarukan di Kalimantan, dan kawasan industri hijau di Sumatera Selatan.
Meski pemerintah memaparkan kerja sama ini sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan, sejumlah kalangan sipil dan ekonom memperingatkan bahwa hubungan ekonomi yang terlalu erat dengan China bisa menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan.
“Apakah pujian Prabowo terhadap posisi China soal Palestina tulus atau sekadar bagian dari strategi negosiasi? Itu sah-sah saja. Tapi publik perlu waspada. Kita sedang mengikat komitmen besar yang bisa berdampak puluhan tahun ke depan,” ujar Fadjar Pratikto, koordibator Global Human Rights Effort (GHURE) kepada ADIL NEWS.
Fadjqr mengakui bahwa sebagian besar investasi China sebelumnya menggunakan skema pinjaman berbunga rendah yang tetap memerlukan jaminan aset negara, termasuk kemungkinan dominasi tenaga kerja dan teknologi asing dalam proyek-proyek vital.
China dan Palestina: Realitas atau Retorika?
China selama ini memang konsisten mendukung solusi dua negara untuk Palestina dalam forum internasional seperti PBB. Namun, menurut sejumlah pengamat, dukungan tersebut lebih bernuansa geopolitik dan diplomatik ketimbang komitmen nyata di lapangan.
China sebagai “pendukung Palestina” tampaknya bukan sekadar pernyataan politik, melainkan bagian dari strategi diplomasi dua arah. Di satu sisi, Indonesia menegaskan posisinya dalam isu global yang krusial; di sisi lain, pemerintah membuka ruang lebih luas bagi kerjasama ekonomi strategis dengan Beijing.
Namun, di tengah kesenjangan informasi dan kekhawatiran akan ketergantungan utang serta kontrol asing terhadap aset nasional, transparansi dan pengawasan publik menjadi kunci agar diplomasi tidak berubah menjadi jebakan.
