Oleh: Ir. KPH. Adipati, Bagas Pujilaksono Widyakanigara Hamengkunegara, M. Sc., Lic. Eng., Ph.D. Universitas Gadjah Mada & Seniman/Budayawan Yogyakarta
Terlalu dini, menilai kinerja dan performa Prabowo sebagai Presiden RI. Kita harus adil memperlakukan Prabowo.
Namun, bagi saya, kabinet bentukan Prabowo adalah Kabinet Fufufafa atau Kabinet Balas Budi, bukan Kabinet Zaken atau Kabinet Profesional. Jauuuhhh dari istilah profesional. Bukan hanya melihat Kabinet Gembul, lebih jauh, integritas etika dan moral orang-orangnya pantas diragukan.
Ada orang yang konon katanya jadi Wamen, namun ngemplang uang pembelian tiket pesawat terbang bertahun-tahun lamanya. Padahal nilainya hanya 30 juta rupiah. Nguris tur ndremis.
Bleger Juragan, Mental Keré
Dalam seratus hari kedepan, saya akan evaluasi dan kritik Prabowo sebagai Presiden RI.
Ada tiga hal mendasar, yang menjadi permasalah serius bangsa ini. Yaitu sbb:
1. Comprehensive Understanding Bagaimana Prabowo mampu melihat secara utuh permasalahan bangsa ini? Yang pada tahap berikutnya, Prabowo harus realistis dan pragmatis, karena waktu dia hanya lima tahun. Melihat kabinet Gembul alias Jumbo bentukan Prabowo, jelas Prabowo tidak paham permasalah bangsa Indonesia. Kalau Prabowo paham, pasti dia punya skala prioritas. Ngayaworo lan Ngambro-ombro.
2. Coordinative system
Bangsa ini gagal membangun sistem yang coordinative. Akibatnya, sangat tidak efisien dan efektif. Uang APBN tidak tepat sasaran. Besides, bocornya banyak, karena ulah maling-maling negara. Dengan Kabinet Gembul seperti sekarang ini, akan sangat sulit bagi Prabowo membangun sistem yang coordinative dan melakukan pengawasan.
Ingat: sistem kita adalah Presidensiil. Jadi, Prabowolah yang menjadi tumpahan kesalahan dan pihak yang paling bertanggung jawab.
3. Sustainable System
Jangan bicara sustainable development, omong kosong alias nggambleh. Bagaimana bisa Prabowo membangun sistem yang sustain, jika Prabowo gagal melihat permasalahan bangsa ini?
Kabinet Gembul alias Kabinet Balas Budi, gambaran bahwa Prabowo dalam tekanan politik tinggi, sehingga Prabowo kehilangan focussing pada permasalahan bangsa Indonesia, alias tidak ada skala prioritas.
Skala prioritas adalah gambaran kesederhanaan seseorang berfikir. Simple is always the best.
Saya tidak pernah mendukung Prabowo. Namun, saya tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo. Silakan. Namun, jika menyangkut/terkait Kepentingan Nasional, tidak akan pernah ada kompromi apapun.
Bagaimana bisa, Persistiwa 98 dikatakan bukan Pelanggaran HAM Berat? Nyata-nyata, Negara melakukan tindakan represive, menculik dan membunuh rakyatnya sendiri. Jelas sebuah Pelanggaran HAM Berat! Dasar ass kisser!
*Peristiwa Kuda Tuli adalah awal dan cikal bakal Reformasi Indonesia 1998, yang menimpa Ibu Megawati Soekarnoputri dan kader-kader PDI kala itu. Peristiwa Kuda Tuli adalah Pelanggaran HAM*.
Anjing-anjing piaraan Mulyono masih bercokol dan menggonggong. Hal ini yang membuat saya pesimis.
Hanya lonthe lanang yang tega menggadaikan idealisme dan integritas etika dan morolitas. Gambaran nihilnya kejujuran, dan integritas atas komitmen kebangsaan.
Bersuara lantang dan kritis akan terus saya lakukan, selama Prabowo berkuasa, demi kepentingan nasional.
*Saya memberikan dukungan politik penuh pada pihak-pihak yang menggugat Jokowi dan keluarganya ke pengadilan atas segala dugaan perbuatan melawan hukum, termasuk dugaan manipulasi dokumen ijazah*.
Apakah Prabowo akan tuntas hingga 2029? Nobody knows. The God knows better.
Merdeka!
