JAKARTA, ADILNEWS.COM- Pasca Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus resmi deklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024, nasib Anies Baswedan dan calon PDI Perjuangan menjadi ambyar.Sebanyak 12 partai politik (parpol) sudah memastikan dukungan pada mantan Gubernur Jawa Barat dan wakilnya kader PKS itu di Hotel Sultan, Jakarta pada Senin (19/8/2024). Acara tersebut juga dihadiri oleh wakil presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka.
Kedua belas partai pendukung Ridwan Kamil-Suswono itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain itu, ada pula Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Itu berarti seluruh partai yang duduk di kursi DPRD Jakarta sudah merapat ke RK-Suswoyo.
“Kami dari Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju dengan ini menyatakan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Suswono sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada Khusus Jakarta tahun 2024,” tandas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.Lantas, bagaimana nasib Anies Baswedan dan PDI-Perjuangan usai 12 parpol resmi mendukung Ridwan Kamil-Suswono maju di Pilkada DKI Jakarta?
Beberapa pihak menilai, karier politik Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bisa tamat jika PDIP tak bisa mendapat partai koalisi. Sebelumnya, Anies berharap PKS, PKB, dan NasDem bisa mendukung dirinya, namun karena deal masalah calon wakilnya tak mencapai kesepakatan, akhirnya mereka ‘membelot’ ke KIM. Kini tinggal PDI Perjuangan yang bisa diharapkan, itupun suaranya masih kurang sehingga posisi Anies dan PDIP kian terjepit, sementara waktu pendaftaran ke KPU makin dekat.
Sejauh ini, PDIP masih berupaya mencari teman koalisi untuk Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut partainya mempertimbangkan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi untuk mendampingi Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta.
“Ya mungkin nanti PDIP bisa bawa Anies sama Hendrar orang keduanya,” kata Said, Senin (19/8/2024). Said mengatakan pihaknya tengah mencari peluang di Pilkada Jakarta. Said menyebut masih optimistis dengan peluang yang ada.
“Kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain sebisa mungkin sebelum tanggal 27 kami cari peluang. Kalau peluangnya dapat kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi sebagai orang kedua. Tapi kalau toh pada akhirnya kami tidak bisa katakanlah karena sudah KIM Plus terkonsolidate kami tidak punya kawan lagi untuk maju, ya apa boleh buat? Kami akan berbicara kepada rakyat pada waktunya mungkin oleh Pak Sekjen bahwa PDI Perjuangan tidak bisa mencalonkan untuk Pilkada DKI yang akan datang,” tukas Said.
Sementara itu, Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, nasib PDI-P kini berada di ujung tanduk. Umam mengatakan, PDI-P sudah terpojok dengan deklarasi yang dilakukan oleh partai-partai politik KIM plus. “PDIP hanya diberi dua pilihan,” ungkap Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs ini seperti dikutip Kompas.com.
Pilihan pertama bagi PDI-P menurut Umam adalah bergabung dengan KIM plus dan turut mendukung mantan Gubernur Jabar dan kader PKS itu di Pilkada DKI Jakarta 2024. Opsi kedua adalah PDIP menolak untuk bergabung dengan KIM dan merelakan kekuatan politik dengan representasi 15 kursi di DPRD Jakarta ‘mati kartu’ karena tidak bisa membentuk koalisi.
Sebelumnya PDI-P sempat berharap bisa melakukan perlawanan terhadap dominasi KIM Plus dengan mengkampanyekan pemenangan Kotak Kosong. Keinginan itu agaknya tak bisa lagi dilakukan karena kemungkinan besar pasangan RK-Suswono akan dihadapkan dengan paslon independen, meski sejumlah kalangan mempertanyakan legitimasi pencalonannya.
“Jika kartu PDI-P akhirnya dipaksa hangus, maka untuk pertama kalinya PDI-P yang notabene menjadi juara dua di pertarungan legislatif, akan menjadi penonton saja,” tandas Umam. Menurut Umam, yang bisa dilakukan PDI-P saat ini adalah menerima hasil Pilkada 2024 dan menjalankan fungsi pengawas serta penyeimbang dalam kekuasaan kepala daerah baru selama 5 tahun mendatang.
Namun, Wakil Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI-P, Adian Napitupulu memastikan bahwa partainya tidak akan bergabung ke KIM Plus mengusung pasangan RK-Suswono. Adian menilai, deklarasi seluruh partai politik di luar PDI-tersebut ternyata membuktikan bahwa hanya PDI-P yang tak bisa dijual atau “not for sale”. “PDI Perjuangan is not for sale,” kata Adian di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024). (Sang Fajar)
