Pemberontak OPM Ngamuk Bakar Dua Rumah Bupati Puncak dan Kantor Distrik

adilnews | 7 July 2025, 05:56 am | 501 views

MADIUN, ADILNEWS.COM – Gerombolan pemberontak negara OPM ngamuk membakar dua unit rumah milik Bupati Puncak, Papua Tengah, Elvis Tabuni, Minggu petang (06/07/2025). Para pembangkang berdalih, pembakaran dilakukan lantaran prajurit TNI telah menjadikan rumah bupati tersebut sebagai markasnya.

Para pembangkang itu juga membakar Kantor Distrik Omukia, yang menurut OPM juga dijadikan Pos Pertahanan TNI. Informasi itu diperoleh TPNPB-OPM dari intelijennya, yang melaporkan dari Kabupaten Puncak.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengirim Siaran Pers itu lewat pesan pendek kepada adilnews.com, Minggu tengah malam (06/07/2025) pukul 23.55. Namun dia tidak menyebut, bagaimana kondisi penghuni dua rumah dan kantor distrik tersebut.

“Yang jelas, pasukan TPNPB-OPM telah membakar dua unit rumah milik Bupati Puncak Elvis Tabuni dan Kantor Distrik Omukia. Kami tidak terima rumah dan kantor itu dijadikan markas dan pos militer Indonesia,” Sambom menyampaikan alasan pembakaran tersebut.

Pemanfaatan markas dan pos oleh TNI itu, kata Sambom, dapat melancarkan misi operasi TNI terhadap eksistensi pembangkang negara di wilayah Distrik Omukia. Efeknya, lanjut Sambom, terjadi gelombang pengungsi warga lantaran takut akan keselamatannya jika terjadi kontak senjata.

Dengan kata lain, bilang Sambom, pembakaran itu sebagai resistensi kombatan OPM terhadap keberadaan TNI di lokasi tersebut. Dikatakannya, keberadaan TNI di lokasi itu tidak menakutkan OPM, melainkan mencemaskan warga setempat.

“Itulah sebabnya kami membakar tiga unit bangunan tersebut. Semua itu dimaksudkan agar warga tidak ketakutan dan mengungsi,” dalih Sambom.

Terkait itu, terus Sambom, Panglima TNI, Pangdam XVII/Cenderawasih, Koops Habema, Satgas ODC dan unsur pemerintahan Indonesia agar tidak lagi memanfaatkan bangunan sipil. Bangunan sipil yang terlanjur ditempati militer Indonesia, ujarnya, akan segera dieksekusi seluruhnya oleh OPM.

Sambom meminta Bupati Puncak, Elvis Tabuni, agar segera menghentikan kerja sama dengan militer Indonesia, dalam hal memata-matai gerak gerik dan keberadaan OPM.

Dikonfirmasi adilnews.com terkait kebenaran informasi Sebby Sambom tersebut, Kapenkogabwilhan III, Kolonel Inf Winaryo, belum meresponnya hingga berita ini sampai ke pembaca.

OPM Dapat ‘Alutsista’ Bom Bekas TNI
TPNPB-OPM mengsku telah mendapat ‘Alutsista’ baru berupa satu unit bom. Perlengkapan perang itu didapat OPM dari sisa bekas digunakan prajurit TNI yang tidak meledak, unexploded ordnance (UXO).

Klaim OPM menyatakan, sisa bahan peledak perang yang ditinggalkan TNI, explosive remnants of war (ERW), itu sebelumnya digunakan TNI untuk menyerang Markas TPNPB-OPM di Gilonik, Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada 15 Mei 2025 lalu.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan, dalam pada itu pasukan TNI menggempur Markas TPNPB-OPM dengan intensitas deras bom. Namun, diantara bahan peledak perang yang dilepas dari udara itu, sebut Sambom, terdapat satu unit yang tidak meledak (UXO).

Barang tersebut oleh OPM diinventarisir sebagai alat perang melawan TNI, dalam tujuannya memisahkan diri terhadap kedaulatan NKRI. Milisi OPM, kata Sambom, siap menyerang pos-pos TNI yang didirikan di area yang diklaimnya sebagai zona operasi OPM.

“Saat serang Markas TPNPB di Gilonik, ada satu unit granat milik militer Indonesia yang tidak meledak. Itu akan kami gunakan untuk serang balik pos-pos militer Indonesia, di wilayah operasi TPNPB,” ujar Sambom dalam Siaran Pers yang diterima adilnews.com, Minggu (06/07/2025).

Dia katakan, OPM tidak gentar terhadap eskalasi jumlah prajurit TNI yang dikirim ke Papua untuk menghadapi gerilyawan OPM. Penambahan prajurit TNI termasuk perlengkapan bom, granat, roket dan senjata berat lainnya, menurutnya, dipandang justru memompa semangat perjuangan para pembangkang negara.

Dituturkannya, para pemberontak tetap melakukan perlawanan terhadap prajurit TNI, termasuk aparat keamanan lainnya yang ditugaskan di Papua. Resistensi gerilyawan OPM terus dilakukan, sampai pemerintah Jakarta menggelar perundingan atau mengakui kemerdekaan OPM. (fin)

Berita Terkait