Oleh: Ir. KPH. Adipati, Bagas Pujilaksono Widyakanigara Hamengkunegara, M.Sc., Lic.Eng., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada & Seniman/Budayawan Yogyakarta
Selamat HUT PDI Perjuangan. Kedepan semakin berkibar dan berjaya demi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.
Hanya PDI Perjuangan partai ideologis.
Tantangan sungguh berat kedepan, terutama jelang agenda politik 2029.
Ketum PDI Perjuangan tetap ibu Megawati Soekarnoputri, paling tidak hingga 2030. Ini sangat penting dan crucial.
Yang paling penting saat ini bagi PDI Perjuangan adalah membangun mekanisme melahirkan “Pemimpin Nasional” yang bisa mengedepankan hukum sebagai panglima, bukan hukum sebagai “Jeratan Politik”.
Wacana pergantian Ketum PDI Perjuangan jelang Konggres Juni 2025, hanyalah “Cangkem Bosok” dari orang sakit hati pecatan PDI Perjuangan. Sudah dipecat tidak usah banyak bacot.
Biangkeroknya MulGenjik
MulGenjik memang manusia laknat yang tidak punya rasa malu, tidak tahu diri, tidak pandai berterimakasih dan tidak tahu berbalas budi. MulGenjik hanyalah pengkhianat bangsa dan negara. Cangkemé bosok, esuk dhelé soré bekicot.
Sepakat, kita dukung Prabowo Subiyanto sebagai Presiden RI.
Sikap PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan, sangat tepat, menjadi penyeimbang yang kritis dan konstruktif, agar Pemerintahan Prabowo Subiyanto tetap di jalur Politik Negara.
Usul saya ke Prabowo Subiyanto, pembangunan dari bawah. Sehingga, dalam kondisi krisis separah apapun, rakyat kelas bawah tetap survive.
Bangun sektor hulu, yaitu industri logam dan kimia dasar. Agar, kemandirian bangsa adalah nyata dan terwujud, bukan halusinasi.
Istilah hilirisasi adalah latah dari cangkem bosok yang tidak punya otak. Jargon-jargon politik kelas kampung pinggir kali.
Kasus Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka KPK, kita kawal, agar berproses secara hukum yang adil dan terbuka. Nuansa kriminalisasi kasus Hasto, akan kita lawan, apapun taruhannya.
Bagi saya, kasus Hasto, nuansa politiknya sangat kental. Konstruksi hukumnya lemah, terkesan dipaksakan. Proses politik yang melatar belakangi dan terjadi sebelum penetapan status tersangka pada Hasto Kristiyanto, obvious!
Hanya orang bodoh atau pura-pura bodoh yang tidak paham, bahwa Hasto Kristiyanto memang ditarget dan patut diduga sedang dikriminalisasi.
Lawan!
KPK harus segera menindak lanjuti laporan-laporan tindak pidana korupsi dari *Manusia Terkorup di Dunia* alias *Maling Negara Kelas Kakap* dan keluarganya. Jangan memble dan tidak berani bergerak! Galaknya hanya ke Hasto Kristiyanto.
Otherwise, bubarkan KPK! Indonesia tidak butuh KPK dengan performa dan kinerja seperti sekarang ini.
Sepakat, kita dalam satu barisan menjaga Indonesia kedepan lebih demokratis dengan hukum sebagai panglima.
Èblèk Sepur ya ben, sik penting térong
Merdeka!
