JOGJA- Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro menggelar aksi “menolak konsensi tambang” di depan Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta pada Sabtu, 27 Juli 2024. Lebih aktraktif lagi, massa aksi juga menutup mulut dengan lakban berwarna hijau sebagai bentuk protes.
Secara simbolis, peserta aksi bahkan membakar kartu tanda anggota (KTA) Muhammadiyah sebagai tanda protes terhadap ormas Islam tersebut yang sedang mempertimbangkan untuk menerima tawaran konsensi tambang dari pemerintah Jokowi.
Di kampus Unisa itu kebetulan sedang berlangsung konsolidasi nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Momentum itu digunakan mereka untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak jatah pengelolaan tambang yang diberikan kepada organisasi itu. Mereka membentangkan sejumlah spanduk dalam berbagai ukuran. Spanduk itu di antaranya bertuliskan ‘Petaka Tambang Transisi Pembantaian’, ‘Dipisahkan Qunut Disatukan Tambang’, dan sejumlah poster berukuran kecil lainnya.
Pembakaran KTA Muhammadiyah dilakukan sebagai bentuk protes atas sikap PP Muhammadiyah yang kini cenderung kepada penerimaannya atas tawaran pengelolaan tambang. “Ingat, saya menjadi Muhammadiyin bukan karena Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini juga menjadi momen penting yang menerang-jelaskan sikap politik Muhammadiyah yang bersekongkol dengan rezim tiran untuk melanggengkan kebengisan kekuasaan,” ujar peserta aksi dengan nama Yb Tiar di aku. iG-nya.
Tiar juga memastikan, “Sungguh, Pembakaran KTA menjadi tanda aku bukan lagi anggota Muhammadiyah. Saya lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada kawan-kawan korban tambang. Dimanapun itu. Bahwa aku tak bisa berada pada satu organisasi yang zalim, bersekongkol dengan rezim, dan justru melegitimasi praktik penindasan kekuasaan atas rakyat”.
Menurut inisiator aksi, Masduki, pada intinya aksi simbolik dari teman-teman aktivis sosial yang ada di Jogja yang yang tergabung di Forum Cik Di Tiro untuk mengingatkan khususnya Muhammadiyah yang dua hari ini akan berkumpul agar senantiasa menjaga kewarasan, untuk menjaga akal sehat.
Bagi Masduki, ormas besar seperti Muhammadiyah seharusnya memiliki tugas sebagai masyarakat sipil yang mengontrol pemerintah dan berpihak pada kepentingan warga negara. Namun, dalam pengelolaan tambang ini, tidak ada hal baik yang bisa didapatkan.
Oleh karena itu, menurut Masduki dalam kasus tambang ini tidak ada sama sekali manfaatnya. “Lebih banyak mudharatnya. Dalam kasus tambang ini kami melihat penyakitnya, ancamannya, atau indikasinya ada tiga. Pertama tambang itu merusak, kedua tambang itu merusak, ketiga tambang itu merusak. Jadi nggak ada yang baik,” tukas saat ditemui wartawan, Sabtu (27/7/2024).
Lebih lanjut, Masduki menjelaskan, tambang bisa merusak tata kelola ormas itu. Selain juga merusak hak sipil warga negara.
“Coba kita lihat NU ini, udah rusak dia. Kedua, dia merusak hak sipil warga negara. Ketiga dia merusak kekuatan alternatif dalam hal ini Muhammadiyah itu sebagai masyarakakt sipil dalam sistem demokrasi,” tandasnya.
Aksi ini pun dianggap sebagai salah satu cara mengingatkan para pimpinan Muhammadiyah agar menolak konsesi tambang untuk ormas.
“Habis ini kami menyerahkan pernyataan lebih lengkap ke panitia. Kami tidak ingin mengganggu pelaksanaan acara. Ini secara tertulis kami serahkan untuk nanti dipertimbangkan dalam forum pembahasan dua hari ini,” tegas Maduki.
Seperti diberitakan, PP Muhammadiyah akhir pekan ini menggelar pertemuan besar di kampus UNISA. Salah satu agenda yang dibahas adalah sikap resmi organisasi itu dalam menjawab tawaran pemerintah yang memberikan konsesi tambang kepada ormas. (Sang Fajar)
